DPRD: Panwas Harus Profesional, Panwas: Netralitas Itu Harga Mati

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (21/3/2018) kemarin melakukan kunjungan ke Kantor Panwas Kabupaten Jepara.

Hadir dalam kegiatan itu Masruchan Samsuri (PPP), Ali Mansur (Nasdem), Fuad Hidayat (PKB), Romli Hidayat (PAN), Amir Darmanto (PKS), anggota Panwas Kabupaten Jepara dan tamu undangan.

Masruhan Samsuri, dalam paparannya menyatakan kehadiran pihaknya ke kantor Panwas Jepara untuk melihat dan mendengar secara langsung tentang hal-hal berkaitan dengan yang sudah dilakukan Panwas pada masa tahapan Pilgub.

"Saya berpendapat bahwa Panwaslu Jepara cukup berhasil mengawal Pilkada Bupati yang lalu. Ini artinya sudah terbukti dalam menjalankan tugas pengawasan sehingga perlu ditingkatkan," aku politisi PPP ini.

Masrcuhan menambahkan potensi terjadinya pelanggaran setiap Pilkada pasti ada. Oleh karena sebagai lembaga penegak hukum pemilu, Panwas harus tetap komitmen dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Romli Mubarok menambahkan hal lain. Pada prinsipnya Panwas kata dia harus lebih harus pintar dan lebih kompeten dibanding KPU. "Karena tidak hanya penyelenggara namun juga pengawas penyelenggara sehingga Human Resources (SDM) harus benar-benar memahami peraturan dan undang-undang secara baik," tandas Romli.

Apa yang sudah dilakukan Panwas lanjut politisi PAN harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat. "Apakah perangkat yang digunakan dalam menjalankan tugas sudah sesuai, secara sistematik apakah ada hal-hal yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan aduan dan seterusnya," lanjut Romli

Dalam kesempatan itu pihaknya menyarankan Panwas Kabupaten Jepara membuat tabulasi pelanggaran secara sistematis sekaligus penindakannya.

Anggota Komisi A dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amir Darmanto mengungkapkan di setiap Panwas Kabupaten/ kota mesti mempunyai persoalan-persoalan yang berbeda.

Yang perlu diwaspadai masih menurut Amir ialah terkait dengan isu Sara dan hoaks. Di samping itu Panwas wajib menjaga netralitas, integritas dan profesionalitas adalah segalanya dan menjadi hal yang sangat penting sehingga kepercayaan masyarakat terhadap panwas tetap baik.

Adapun terkait dengan kesadaran masyarakat dalam Pilkada, Jepara lebih dewasa karena sudah pernah melakukan Pilbup. "Namun kemungkinan terjadinya pelanggaran pasti ada sehingga perlu adanya pencegahan sebelum melakukan tindakan," harapnya kepada komisioner Panwaskab Jepara.

Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arifin, Ketua Panwas Kabupaten Jepara mengatakan kaitannya dengan SDM pihaknya sudah melakukan rekruitmen panwascam, panwas desa secara baik sesuai regulasi yang ada termasuk melakukan filterisasi terhadap anggota yang diduga masuk sipol.

Foto bareng Komisi A DPRD Jateng dan Panwas usai dialog. (Foto: Panwaskab Jepara)

Untuk komposisi tambah Koordintor Divisi Penindakan itu SDM di PPL 60 % sarjana dan 30% perempuan sedangkan Panwascam 90 % sarjana dan 30 % perempuan. Dari segi kemampuan IT rata-rata bagus dan minimal punya android dan medsos.

"Adanya daerah yang susah dijangkau sinyal tidak menurunkan semangat Kami dalam menjalankan tugas memang ada wilayah yang terkendala akibat jangkauan seperti Karimunjawa," imbuhnya di dampingi Sujiantoko (Kordiv. PHL) dan Abd. Khalim (Kordiv. SDM).

Kesempatan itu juga pihaknya menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati. Ada pun persoalan profesionalitas masih bisa dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan.

Upaya pencegahan selalu diutamakan dalam melaksanakan tugas sebelum penindakan dilakukan. "Dan kami juga mengapresiasi kepada parpol di Jepara yang tertib dan taat aturan," puji Arifin.

Dan terkait dengan sistem sudah secara umum tidak ada kendala karena sudah berbasis IT sehingga membantu mempermudah dan mempercepat pelaporan secara berjenjang.

Usai dialog kegiatan dipungkasi dengan pemberian kenang-kenangan. Cendera mata diberikan Masruchan Samsuri (Ketua Komisi A DPRD Jateng) kepada Ketua Panwaskab Jepara, Arifin. (sm)