DPRD: Panwas Harus Profesional, Panwas: Netralitas Itu Harga Mati

Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arifin, Ketua Panwas Kabupaten Jepara mengatakan kaitannya dengan SDM pihaknya sudah melakukan rekruitmen panwascam, panwas desa secara baik sesuai regulasi yang ada termasuk melakukan filterisasi terhadap anggota yang diduga masuk sipol.

Foto bareng Komisi A DPRD Jateng dan Panwas usai dialog. (Foto: Panwaskab Jepara)

Untuk komposisi tambah Koordintor Divisi Penindakan itu SDM di PPL 60 % sarjana dan 30% perempuan sedangkan Panwascam 90 % sarjana dan 30 % perempuan. Dari segi kemampuan IT rata-rata bagus dan minimal punya android dan medsos.

"Adanya daerah yang susah dijangkau sinyal tidak menurunkan semangat Kami dalam menjalankan tugas memang ada wilayah yang terkendala akibat jangkauan seperti Karimunjawa," imbuhnya di dampingi Sujiantoko (Kordiv. PHL) dan Abd. Khalim (Kordiv. SDM).

Kesempatan itu juga pihaknya menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati. Ada pun persoalan profesionalitas masih bisa dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan.

Upaya pencegahan selalu diutamakan dalam melaksanakan tugas sebelum penindakan dilakukan. "Dan kami juga mengapresiasi kepada parpol di Jepara yang tertib dan taat aturan," puji Arifin.

Dan terkait dengan sistem sudah secara umum tidak ada kendala karena sudah berbasis IT sehingga membantu mempermudah dan mempercepat pelaporan secara berjenjang.

Usai dialog kegiatan dipungkasi dengan pemberian kenang-kenangan. Cendera mata diberikan Masruchan Samsuri (Ketua Komisi A DPRD Jateng) kepada Ketua Panwaskab Jepara, Arifin. (sm)