Pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu sistem yang pernah diterapkan di Indonesia sebelum era pemilihan langsung. Meski sistem ini diklaim lebih efisien secara anggaran, implikasinya terhadap stabilitas ekonomi daerah perlu dicermati secara kritis. Pada kesempatan ini Kita akan membahas hubungan antara pemilihan oleh DPRD dan stabilitas ekonomi daerah, baik dari sisi potensi kelebihan maupun risiko yang dihadirkan.
1. Efisiensi Anggaran Pemilihan
Salah satu argumen utama yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah efisiensi anggaran. Dalam sistem ini, biaya besar yang biasanya dikeluarkan untuk kampanye dan logistik pemilu langsung dapat ditekan. Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan ekonomi daerah seperti:
- Peningkatan infrastruktur ekonomi, termasuk jalan, pasar, dan fasilitas pendukung.
- Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas tenaga kerja.
Namun, efektivitas penghematan ini sangat bergantung pada integritas proses pemilihan itu sendiri. Jika terjadi korupsi atau politik uang, potensi efisiensi anggaran dapat tergerus oleh penyalahgunaan dana.
2. Hubungan Eksekutif-Legislatif yang Lebih Stabil
Pemilihan oleh DPRD dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara kepala daerah dan anggota DPRD, karena kepala daerah biasanya terpilih berdasarkan dukungan mayoritas legislatif. Stabilitas politik ini berpotensi berdampak positif pada stabilitas ekonomi daerah, karena:
- Kebijakan ekonomi dapat dirancang lebih cepat: Dengan dukungan DPRD, kepala daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengimplementasikan program-program prioritas.
- Minim konflik politik: Ketegangan antara eksekutif dan legislatif yang sering terjadi pada sistem pemilihan langsung dapat dihindari.
Namun, stabilitas ini juga memiliki risiko jika hubungan tersebut berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang justru dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas kebijakan.
3. Risiko Politisasi Anggaran Daerah
Dalam sistem pemilihan oleh DPRD, kepala daerah yang terpilih sering kali memiliki utang politik kepada para pendukungnya di legislatif. Hal ini berpotensi menyebabkan politisasi anggaran daerah, di mana:
- Alokasi anggaran tidak proporsional: Anggaran lebih banyak diarahkan ke proyek-proyek yang menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.
- Program pembangunan tidak berkelanjutan: Fokus kepala daerah mungkin lebih tertuju pada proyek jangka pendek yang menunjukkan hasil cepat, tetapi kurang berdampak signifikan terhadap ekonomi jangka panjang.
Dampak jangka panjang dari politisasi ini dapat berupa ketimpangan ekonomi yang meningkat di wilayah tertentu.
4. Keterbatasan Akuntabilitas Publik
