Mohon tunggu...
Syaiful Anwar
Syaiful Anwar Mohon Tunggu... Dosen - Dosen FEB Universitas Andalas Kampus Payakumbuh

Cara asik belajar ilmu ekonomi www.unand.ac.id - www.eb.unand.ac.id https://bio.link/institutquran

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Mengapa Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Menjadi Isu Kontroversial?

3 Januari 2025   05:55 Diperbarui: 3 Januari 2025   05:55 23
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Dampak pada Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kembali ke sistem pemilihan oleh DPRD dapat membawa dampak signifikan pada demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, sistem ini menawarkan efisiensi dan potensi stabilitas politik yang lebih tinggi. Di sisi lain, risiko menurunnya legitimasi politik dan partisipasi masyarakat menjadi tantangan besar.

Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen untuk melayani rakyat. Sistem pemilihan yang diterapkan harus mampu menghasilkan pemimpin dengan karakteristik tersebut, tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

Mencari Solusi yang Berimbang

Daripada memilih salah satu sistem secara absolut, mungkin lebih bijaksana untuk mencari solusi yang menggabungkan kelebihan kedua sistem. Misalnya:

  1. Mekanisme Seleksi Berlapis: Calon kepala daerah dapat diseleksi terlebih dahulu berdasarkan kompetensi oleh panel independen sebelum diajukan ke DPRD atau masyarakat.
  2. Penguatan Pengawasan: Baik dalam pemilu langsung maupun oleh DPRD, pengawasan yang ketat diperlukan untuk meminimalkan praktik korupsi dan politik uang.
  3. Peningkatan Edukasi Politik: Masyarakat dan anggota DPRD perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi isu kontroversial karena menyentuh inti dari demokrasi itu sendiri: siapa yang memiliki hak untuk memilih pemimpin. Di satu sisi, sistem ini menawarkan efisiensi dan stabilitas, tetapi di sisi lain, berisiko mengurangi partisipasi masyarakat dan legitimasi demokrasi.

Dalam demokrasi yang matang, perdebatan ini bukan hanya tentang memilih mekanisme terbaik, tetapi juga tentang bagaimana memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi langkah terbaik untuk menjawab kontroversi ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun