Namun, efisiensi biaya ini sering kali dipandang mengorbankan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Rakyat kehilangan hak mereka untuk memilih secara langsung, yang dapat menciptakan rasa keterputusan antara masyarakat dan kepala daerah yang terpilih.
3. Potensi Konflik Sosial
Pemilu langsung sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat rivalitas politik yang tinggi. Konflik ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan keamanan. Sistem pemilihan oleh DPRD dianggap dapat meminimalkan risiko ini, karena prosesnya lebih tertutup dan terfokus di kalangan elite.
Namun, sifat tertutup ini juga menjadi kritik utama, karena mengurangi transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.
4. Akuntabilitas Kepala Daerah
Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung memiliki akuntabilitas lebih tinggi terhadap masyarakat. Mereka dituntut untuk memenuhi janji kampanye dan bekerja demi kepentingan publik. Sebaliknya, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD berisiko lebih bertanggung jawab kepada anggota legislatif yang memilihnya daripada kepada rakyat.
Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang potensi korupsi dan kepentingan politik sempit yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah daerah.
Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan oleh DPRD
Sistem pemilihan oleh DPRD memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara mendalam:
Kelebihan
- Efisiensi Biaya: Proses yang lebih sederhana mengurangi kebutuhan anggaran besar.
- Minim Konflik Horizontal: Rivalitas politik di masyarakat dapat ditekan.
- Peningkatan Profesionalisme: Dengan pengawasan yang tepat, DPRD dapat memilih kandidat berdasarkan kompetensi, bukan popularitas.
Kekurangan
- Kurangnya Partisipasi Rakyat: Masyarakat kehilangan hak untuk memilih secara langsung.
- Potensi Politik Transaksional: Proses pemilihan di DPRD rawan terhadap praktik korupsi dan lobi politik.
- Akuntabilitas yang Rendah: Kepala daerah cenderung lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat.
