Analisis Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD : Perspektif Ilmu Ekonomi.

Teori pilihan publik, yang dikembangkan oleh ekonom seperti James Buchanan, relevan dalam menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah. Teori ini berargumen bahwa politisi dan birokrat, layaknya individu lain, bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, anggota DPRD yang memiliki kekuasaan untuk memilih kepala daerah cenderung memprioritaskan kepentingan politiknya sendiri dibandingkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pilkada langsung, meskipun memiliki kelemahan, memberikan insentif bagi calon pemimpin untuk merespons kebutuhan masyarakat luas demi memperoleh suara. Sebaliknya, pilkada oleh DPRD berisiko menciptakan insentif yang lebih sempit, yaitu hanya untuk memuaskan segelintir anggota dewan.

5. Implikasi Kebijakan

Dari perspektif ekonomi, keputusan untuk memilih mekanisme pilkada oleh DPRD atau langsung seharusnya mempertimbangkan trade-off antara efisiensi biaya dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ideal adalah yang mampu mengombinasikan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.

Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi reformasi pilkada langsung untuk menekan biaya tanpa menghilangkan esensi partisipasi masyarakat. Teknologi seperti e-voting dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengurangi legitimasi demokrasi.

Analisis pilkada oleh DPRD dari perspektif ilmu ekonomi menunjukkan bahwa mekanisme ini memang menawarkan efisiensi anggaran, tetapi memiliki risiko besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas politik. Efisiensi ekonomi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, jika wacana ini ingin diterapkan, perlu ada reformasi sistem politik yang memastikan pengawasan ketat terhadap potensi korupsi dan praktik politik uang. Bagaimanapun, kepala daerah yang terpilih harus tetap menjadi representasi aspirasi rakyat, bukan sekadar hasil kesepakatan politik sempit. Sebab, dalam ekonomi maupun demokrasi, rakyat adalah pusat dari segala keputusan.