Indonesia: OECD dan/atau BRICS?

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berada pada persimpangan yang strategis antara dua blok ekonomi utama: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa). Keduanya memiliki karakteristik berbeda dalam hal komposisi ekonomi, tujuan, serta pendekatan terhadap pembangunan. Bagi Indonesia, keterlibatan dengan OECD maupun BRICS memberikan peluang sekaligus tantangan yang bisa berdampak besar terhadap kebijakan ekonomi dan posisinya dalam ekonomi global.

OECD dan BRICS: Perbedaan dan Karakteristik Utama

OECD adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara maju dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong perdagangan global yang adil. Mayoritas anggotanya berasal dari negara-negara maju yang telah lama mapan dalam ekonomi pasar terbuka, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. OECD memiliki fokus kuat pada tata kelola yang baik, transparansi, dan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, BRICS dibentuk sebagai aliansi informal negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. BRICS mencerminkan diversifikasi ekonomi yang lebih luas, terutama di antara negara-negara berkembang yang ingin mengurangi ketergantungan pada negara maju dan membangun kerjasama yang lebih berimbang secara global.

Indonesia dan Keterlibatan dalam OECD

Indonesia telah berstatus key partner bagi OECD, yang berarti meskipun belum menjadi anggota penuh, Indonesia secara aktif terlibat dalam sejumlah inisiatif dan forum yang diselenggarakan oleh OECD. Beberapa alasan utama di balik keinginan Indonesia untuk mendekat ke OECD adalah:

1. Akses terhadap Standar Kebijakan Global: Dengan berpartisipasi dalam OECD, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan standar kebijakannya dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan, sistem perpajakan, pendidikan, dan lingkungan. Hal ini penting mengingat OECD dikenal dengan standar kebijakan yang tinggi dan transparan.
2. Peningkatan Iklim Investasi: OECD memberikan penekanan kuat pada tata kelola yang baik dan integritas keuangan, yang merupakan daya tarik bagi investor internasional. Melalui kolaborasi dengan OECD, Indonesia dapat memperbaiki reputasinya di mata investor global, meningkatkan ease of doing business, dan memperkuat sektor keuangan domestiknya.
3. Pengetahuan dan Teknologi: OECD memiliki basis pengetahuan dan teknologi yang luas. Bagi Indonesia, terlibat dengan OECD memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, seperti industri kreatif dan ekonomi digital.
4. Dukungan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: OECD berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup kebijakan hijau dan keberlanjutan sosial. Ini relevan bagi Indonesia, yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan dan membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan di tengah pertumbuhan ekonomi.

Namun, keterlibatan dengan OECD juga menghadirkan tantangan bagi Indonesia. Standar yang diterapkan oleh OECD sering kali menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas tinggi yang dapat menekan kelembagaan lokal, yang mungkin belum sepenuhnya siap. Kesenjangan dalam tingkat pendapatan per kapita antara Indonesia dan negara anggota OECD lainnya juga memerlukan waktu dan upaya untuk mengejar standar kehidupan yang sebanding.

Posisi Indonesia dalam Konstelasi BRICS

Sebagai anggota BRICS, Indonesia tidak terlibat secara langsung. Namun, hubungan dengan negara-negara BRICS, terutama Cina dan India, sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Negara-negara BRICS memiliki kesamaan dalam beberapa karakteristik ekonomi dengan Indonesia, terutama dalam hal:

1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Sebagian besar negara BRICS mengandalkan sumber daya alam sebagai bagian penting dari perekonomian mereka. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas hingga bahan tambang dan produk agrikultur.
2. Pertumbuhan Ekonomi Pesat: Negara-negara BRICS, terutama Cina dan India, adalah mitra dagang utama bagi Indonesia. Peningkatan ekspor dan impor ke dan dari negara-negara ini memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, di mana Indonesia memasok berbagai komoditas penting, sementara negara-negara BRICS menawarkan produk manufaktur dan teknologi.
3. Kerjasama dalam Infrastruktur: Negara-negara BRICS cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Pembangunan BRICS (NDB) yang didirikan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, telah menawarkan alternatif bagi Indonesia untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan syarat yang berbeda dibandingkan lembaga-lembaga keuangan barat.

Namun, keterlibatan dengan BRICS juga memiliki tantangan bagi Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemitraan dengan negara maju dan negara berkembang. Pengaruh kuat Tiongkok di kawasan Asia dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia jika ketergantungan perdagangan menjadi terlalu tinggi. Selain itu, pengaruh politik yang berbeda di antara negara-negara BRICS dapat mempersulit terbentuknya konsensus dalam beberapa isu global yang penting bagi Indonesia.

Menuju Peran yang Lebih Strategis: Peluang dan Rekomendasi Kebijakan

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh kedua blok ini melalui strategi berikut:

1. Mempertahankan Posisi Netral namun Aktif: Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi jembatan antara OECD dan BRICS dalam berbagai isu ekonomi global. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, Indonesia dapat berperan sebagai penghubung antara standar tinggi OECD dalam pengelolaan lingkungan dan pendekatan pragmatis negara-negara BRICS yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi.
2. Mengadopsi Standar Global dalam Kebijakan Domestik: Meskipun Indonesia bukan anggota penuh OECD, penerapan standar OECD dalam kebijakan domestik dapat memperbaiki tata kelola dan meningkatkan daya saing. Misalnya, pengadopsian standar pajak OECD dapat mengurangi risiko tax evasion oleh perusahaan multinasional dan meningkatkan pendapatan negara.
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Negara-Negara BRICS: Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan ekonomi dengan negara-negara BRICS untuk meningkatkan ekspor dan diversifikasi pasar. Kerjasama dalam teknologi dan investasi dengan negara-negara BRICS, seperti India dan Tiongkok, dapat mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan industri manufaktur dan sektor teknologi tinggi.
4. Memanfaatkan Potensi Keuangan dari OECD dan BRICS: Sebagai anggota G20 dan negara berkembang yang penting, Indonesia dapat memanfaatkan peluang pendanaan dan investasi dari kedua blok ini. Dengan pengelolaan yang bijaksana, dana dari NDB atau kerjasama keuangan dengan anggota OECD dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam bidang energi bersih dan infrastruktur digital.
5. Membangun Kapasitas Kelembagaan untuk Standar Global: Melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga pemerintah untuk memahami dan menerapkan standar global. Ini akan membantu Indonesia beradaptasi lebih cepat dengan standar-standar OECD dan mengintegrasikan inovasi BRICS ke dalam pembangunan ekonomi lokal.

Posisi strategis Indonesia di antara OECD dan BRICS menawarkan peluang dan tantangan yang besar. Melalui pendekatan yang seimbang dan adaptif, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kedua blok ini, yaitu dengan memanfaatkan standar OECD untuk tata kelola yang baik dan daya saing internasional, serta memanfaatkan kerjasama dengan BRICS dalam hal investasi infrastruktur dan diversifikasi pasar. Dengan peran yang lebih aktif dan cerdas, Indonesia dapat menjadi negara berkembang yang tangguh, mampu bersaing secara global, dan memberikan dampak signifikan dalam percaturan ekonomi internasional.