Ekonomi Era Presidensial Prabowo: Kebijakan Pajak untuk Keadilan Sosial dan Pembangunan

Kebijakan pajak selalu menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial. Pajak bukan hanya sekadar sumber pendapatan negara, tetapi juga menjadi alat untuk redistribusi kekayaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan pajak diharapkan menjadi fokus penting dalam upaya memperkuat sistem ekonomi yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan Kebijakan Pajak di Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sistem perpajakannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar, hanya sebagian kecil masyarakat yang menjadi wajib pajak aktif. Fenomena ini sebagian disebabkan oleh tingginya sektor informal yang sulit dijangkau oleh otoritas pajak, serta rendahnya literasi pajak di kalangan masyarakat.

Selain itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah signifikan. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin sangat mencolok, yang mana hal ini dapat dilihat dari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit. Dalam konteks ini, kebijakan pajak yang efektif dan adil dapat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan tersebut.

Selain masalah ketimpangan, struktur pajak di Indonesia juga masih memiliki kelemahan. Pajak penghasilan pribadi dan korporasi, yang seharusnya menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara, sering kali tidak optimal karena berbagai celah dalam regulasi yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Dalam pemerintahan Prabowo, isu-isu ini diharapkan akan mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk menciptakan sistem pajak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Prinsip Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pajak

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai dasar yang diusung dalam sistem ekonomi Pancasila. Dalam konteks perpajakan, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan yang adil dan progresif. Sistem pajak yang progresif berarti bahwa individu atau perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Kebijakan ini mencerminkan prinsip gotong royong dalam ekonomi Pancasila, di mana yang kuat membantu yang lemah.

Pemerintahan Prabowo berpotensi menekankan pentingnya keadilan sosial melalui pajak dengan menerapkan reformasi yang lebih adil bagi masyarakat luas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas basis pajak sehingga lebih banyak individu dan perusahaan yang terlibat dalam kewajiban perpajakan. Di sisi lain, kebijakan untuk memberikan insentif pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) juga bisa menjadi cara efektif untuk mendukung sektor ekonomi yang lebih rentan sambil memastikan bahwa kontribusi pajak dari kelompok yang lebih mampu tetap optimal.

Pajak sebagai Instrumen Pembangunan

Selain berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, pajak juga menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan dan kesehatan. Di bawah pemerintahan Prabowo, kebijakan pajak diharapkan dapat diorientasikan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pengembangan infrastruktur, misalnya, memerlukan sumber daya finansial yang besar. Penerimaan pajak yang optimal dapat mendanai proyek infrastruktur yang penting seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh dana pajak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga perlu mempertimbangkan bagaimana pajak dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Melalui kebijakan insentif pajak, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di kancah global.

Reformasi Pajak yang Progresif di Era Prabowo

Di era pemerintahan Prabowo, reformasi perpajakan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem pajak yang diterapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu langkah reformasi yang potensial adalah perbaikan pada tarif pajak progresif untuk pendapatan individu dan perusahaan besar. Tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan besar dapat membantu meredam ketimpangan ekonomi tanpa menghambat pertumbuhan.

Selain itu, pemerintah perlu lebih fokus pada upaya pengurangan penghindaran pajak dan peningkatan kepatuhan pajak. Di sinilah peran penting teknologi muncul. Digitalisasi dalam administrasi perpajakan dapat membantu memperbaiki pengumpulan pajak, mengurangi potensi kecurangan, serta memberikan transparansi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem perpajakan dapat menjadi lebih efisien dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

Di sisi lain, ada juga peluang untuk meningkatkan pajak lingkungan sebagai bagian dari kebijakan pajak hijau. Pajak karbon, misalnya, dapat menjadi instrumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sambil menyediakan sumber pendapatan baru bagi negara. Kebijakan ini juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap agenda keberlanjutan dan penanganan perubahan iklim, yang menjadi perhatian global.

Pajak dan Kesejahteraan Masyarakat

Pajak yang dikumpulkan negara harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Salah satu kritik yang sering dilontarkan adalah bahwa masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, salah satu tugas pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efektif untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial untuk keluarga miskin, subsidi pendidikan, dan asuransi kesehatan, dapat didanai melalui penerimaan pajak yang optimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan mendapatkan manfaat dari kebijakan pajak yang diterapkan. Pada akhirnya, kebijakan pajak yang berkeadilan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana pajak juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana dana pajak digunakan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena mereka dapat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.

Era pemerintahan Presiden Prabowo memberikan peluang besar untuk melakukan reformasi kebijakan pajak yang lebih progresif dan berkeadilan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pajaknya, pemerintah dapat mendorong redistribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif, mulai dari perluasan basis pajak, digitalisasi sistem perpajakan, hingga pengenaan pajak lingkungan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Melalui kebijakan pajak yang adil dan progresif, pemerintahan Prabowo dapat mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial berjalan seiring demi tercapainya tujuan nasional yang lebih besar.

===

sekedar urung rembug outsider economist