Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga perlu mempertimbangkan bagaimana pajak dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Melalui kebijakan insentif pajak, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di kancah global.
Reformasi Pajak yang Progresif di Era Prabowo
Di era pemerintahan Prabowo, reformasi perpajakan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem pajak yang diterapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu langkah reformasi yang potensial adalah perbaikan pada tarif pajak progresif untuk pendapatan individu dan perusahaan besar. Tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan besar dapat membantu meredam ketimpangan ekonomi tanpa menghambat pertumbuhan.
Selain itu, pemerintah perlu lebih fokus pada upaya pengurangan penghindaran pajak dan peningkatan kepatuhan pajak. Di sinilah peran penting teknologi muncul. Digitalisasi dalam administrasi perpajakan dapat membantu memperbaiki pengumpulan pajak, mengurangi potensi kecurangan, serta memberikan transparansi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem perpajakan dapat menjadi lebih efisien dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
Di sisi lain, ada juga peluang untuk meningkatkan pajak lingkungan sebagai bagian dari kebijakan pajak hijau. Pajak karbon, misalnya, dapat menjadi instrumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sambil menyediakan sumber pendapatan baru bagi negara. Kebijakan ini juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap agenda keberlanjutan dan penanganan perubahan iklim, yang menjadi perhatian global.
Pajak dan Kesejahteraan Masyarakat
Pajak yang dikumpulkan negara harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Salah satu kritik yang sering dilontarkan adalah bahwa masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, salah satu tugas pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efektif untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial untuk keluarga miskin, subsidi pendidikan, dan asuransi kesehatan, dapat didanai melalui penerimaan pajak yang optimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan mendapatkan manfaat dari kebijakan pajak yang diterapkan. Pada akhirnya, kebijakan pajak yang berkeadilan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana pajak juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana dana pajak digunakan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena mereka dapat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.
Era pemerintahan Presiden Prabowo memberikan peluang besar untuk melakukan reformasi kebijakan pajak yang lebih progresif dan berkeadilan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pajaknya, pemerintah dapat mendorong redistribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Namun, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif, mulai dari perluasan basis pajak, digitalisasi sistem perpajakan, hingga pengenaan pajak lingkungan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
