Prabowo diperkirakan akan mendorong perluasan akses internet di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil yang masih minim akses digital. Dengan infrastruktur digital yang kuat, Indonesia dapat memperkuat ekonomi berbasis teknologi, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi, serta menciptakan ekosistem startup yang lebih berkembang. Fokus ini berbeda dari Jokowi, yang lebih menitikberatkan infrastruktur fisik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
- Penekanan pada Efisiensi dan Pengawasan Proyek Salah satu kritik yang sering muncul terhadap kebijakan infrastruktur di era Jokowi adalah masalah efisiensi dan pengawasan proyek. Beberapa proyek infrastruktur dilaporkan mengalami keterlambatan, pembengkakan anggaran, dan kualitas yang kurang memadai. Di bawah kepemimpinan Prabowo, diperkirakan akan ada peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, dengan penekanan pada efisiensi dan pengendalian anggaran.
Prabowo kemungkinan akan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi juga diperkirakan akan menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Meskipun kebijakan infrastruktur di era Presiden Prabowo menunjukkan banyak kesamaan dengan kebijakan Presiden Jokowi, terutama dalam hal komitmen terhadap pembangunan infrastruktur fisik dan kerjasama dengan sektor swasta, ada beberapa perbedaan penting yang mencerminkan visi Prabowo tentang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Prabowo tampaknya akan menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, kemandirian ekonomi, transformasi digital, serta efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Dengan kebijakan infrastruktur yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian, Prabowo berpotensi membawa Indonesia menuju era baru pembangunan yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan global. Namun, tantangan dalam hal pendanaan, pengawasan, dan penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat masih menjadi isu yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.
