Di era pemerintahan Presiden Prabowo, pengembangan infrastruktur akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fokus pada keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun ketahanan ekonomi, akan menjadi prioritas utama. Infrastruktur transportasi yang efisien, infrastruktur digital yang inklusif, energi yang ramah lingkungan, serta kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, semuanya akan berkontribusi pada perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan menghadapi tantangan pendanaan dan regulasi melalui inovasi kebijakan, pemerintahan Prabowo berpotensi meletakkan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tangguh. Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi tentang menciptakan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam ekosistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kebijakan Infrastruktur : Pengalaman Kepresidenan Jokowi dan Prediksi Kepresidenan Prabowo
Infrastruktur telah menjadi salah satu fokus utama kebijakan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang monumental, menghasilkan berbagai proyek besar yang meliputi jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Kini, dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang baru dimulai, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai arah kebijakan infrastruktur selanjutnya. Apakah Presiden Prabowo akan melanjutkan warisan Jokowi atau melakukan pendekatan yang berbeda dalam pembangunan infrastruktur?
Persamaan Kebijakan Infrastruktur Jokowi dan Prabowo
- Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Fisik Salah satu kesamaan yang mencolok antara kebijakan infrastruktur Presiden Jokowi dan Prabowo adalah komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur fisik. Di era Jokowi, kita menyaksikan percepatan pembangunan jalan tol trans-Jawa, trans-Sumatra, dan beberapa jalur kereta api, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek-proyek ini tidak hanya memperluas konektivitas antarwilayah, tetapi juga bertujuan menurunkan biaya logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo tampaknya akan melanjutkan fokus pada infrastruktur fisik ini. Dalam berbagai pernyataan publiknya, Prabowo menunjukkan komitmen untuk mempertahankan momentum pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh Jokowi, termasuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dimulai. Infrastruktur fisik tetap menjadi prioritas utama dalam agenda Prabowo, terutama untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan memperbaiki ketimpangan pembangunan antarwilayah.
- Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Terpencil Kedua presiden juga memiliki visi yang sama dalam pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Jokowi terkenal dengan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, pulau-pulau terpencil, dan wilayah perbatasan. Proyek seperti jalan lintas Papua dan pembangunan pelabuhan di wilayah perbatasan adalah contoh konkret dari komitmen ini.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Dalam visi Prabowo, pembangunan infrastruktur di wilayah ini tidak hanya untuk mengintegrasikan daerah-daerah tersebut ke dalam ekonomi nasional, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan maritim. Dalam konteks ini, kedua presiden menunjukkan kesamaan dalam memandang infrastruktur sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan memperkuat integrasi nasional.
- Pendanaan melalui Kemitraan dengan Swasta Kedua presiden juga menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur skala besar memerlukan anggaran yang sangat besar, dan anggaran pemerintah sering kali terbatas. Baik Jokowi maupun Prabowo menyadari pentingnya kerjasama dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di bawah pemerintahan Jokowi, beberapa proyek infrastruktur besar, seperti bandara dan jalan tol, didanai melalui skema PPP ini.
Prabowo tampaknya akan melanjutkan pendekatan ini, terutama dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sambil mengurangi beban anggaran negara. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta, baik domestik maupun asing, akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pendanaan infrastruktur di era Prabowo.
Perbedaan Kebijakan Infrastruktur Jokowi dan Prabowo
- Penekanan pada Keberlanjutan Lingkungan Salah satu perbedaan utama yang kemungkinan akan terlihat antara kebijakan infrastruktur Jokowi dan Prabowo adalah penekanan pada keberlanjutan lingkungan. Sementara Jokowi lebih fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, terkadang mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, Prabowo tampaknya akan lebih berhati-hati dalam hal ini. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, kemungkinan besar akan ada lebih banyak perhatian terhadap dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta pelestarian hutan dan sumber daya alam kemungkinan besar akan menjadi faktor yang lebih dipertimbangkan dalam perencanaan proyek-proyek infrastruktur besar. Ini menandai perbedaan yang signifikan dengan pendekatan Jokowi, yang sering kali lebih pragmatis dalam hal kecepatan pembangunan.
- Kemandirian Ekonomi sebagai Prioritas Salah satu perbedaan ideologis yang mungkin tercermin dalam kebijakan infrastruktur Prabowo adalah penekanannya pada kemandirian ekonomi. Sementara Jokowi menekankan keterbukaan ekonomi dan integrasi global, Prabowo sering kali berbicara tentang pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Dalam konteks infrastruktur, ini bisa berarti bahwa Prabowo akan lebih mendorong penggunaan sumber daya domestik, baik dalam hal bahan baku maupun tenaga kerja, dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Selain itu, Prabowo mungkin akan mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung industri-industri strategis yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, seperti industri pertahanan, pertanian, dan energi. Ini merupakan pergeseran dari kebijakan Jokowi yang lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor ekspor dan perdagangan internasional.
- Transformasi Infrastruktur Digital Jika Jokowi menitikberatkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, Prabowo mungkin akan lebih fokus pada infrastruktur digital. Revolusi Industri 4.0 dan transformasi digital telah menjadi tema utama dalam wacana kebijakan ekonomi global, dan Prabowo tampaknya menyadari pentingnya mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia. Infrastruktur telekomunikasi, internet berkecepatan tinggi, dan pusat data akan menjadi fokus utama kebijakan infrastruktur di bawah kepemimpinannya.