Setelah terpilih sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mampu menjawab permasalahan nasional sekaligus merespons perkembangan global.Â
Posisi Indonesia yang unik sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah menuntut pendekatan kebijakan yang seimbang antara memanfaatkan potensi ekonomi pasar (kapitalisme) dan melindungi kesejahteraan sosial masyarakat luas (sosialisme). Dalam kerangka ini, kebijakan ekonomi Prabowo tampak bergerak di tengah, mencoba merangkul sisi terbaik dari kedua sistem tersebut.
1. Kapitalisme dan Sosialisme: Memahami Dua Spektrum Ekonomi
Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mendorong kepemilikan individu atas modal dan sumber daya, dengan pasar bebas yang menentukan harga, produksi, dan distribusi. Di sisi lain, sosialisme menekankan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, dengan negara berperan besar dalam mengatur perekonomian untuk memastikan kesejahteraan kolektif.
Sejak awal abad ke-20, perdebatan mengenai kapitalisme dan sosialisme telah membentuk wacana ekonomi global. Di satu sisi, kapitalisme dikenal karena efisiensi dan kemampuannya dalam menciptakan kekayaan, namun sering dikritik karena memperlebar ketimpangan sosial. Sosialisme, dengan fokus pada keadilan sosial, terkadang dikritik karena mengekang kebebasan ekonomi dan mengurangi insentif bagi inovasi.
2. Pendekatan Prabowo: Keseimbangan dan Pragmatisme
Prabowo memahami bahwa pendekatan ekonomi yang ekstrem, baik terlalu kapitalis maupun terlalu sosialis, tidak akan memberikan solusi jangka panjang bagi Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang telah lama berkecimpung di dunia politik dan bisnis, ia tampak memilih jalan pragmatis di tengah-tengah kedua sistem tersebut.
Dalam kampanyenya, Prabowo sering menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Ini mencerminkan aspek kapitalisme, di mana kebebasan pasar diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing. Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional atas sumber daya alam dan memastikan distribusi kesejahteraan yang merata, yang merupakan nilai inti dari sosialisme.
3. Kemandirian Ekonomi: Pengurangan Ketergantungan pada Asing
Salah satu prioritas utama Prabowo adalah mengurangi ketergantungan Indonesia pada investasi asing dan impor. Ia melihat bahwa terlalu banyak ketergantungan pada modal asing dapat membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan yang mendorong penguatan industri domestik dan memperkuat sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, dan manufaktur menjadi fokus utama.
Langkah ini sejalan dengan prinsip kapitalisme, di mana kebebasan ekonomi memungkinkan negara untuk memaksimalkan potensi sumber daya domestik. Namun, di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam mengarahkan sektor-sektor strategis, menciptakan kebijakan yang melindungi industri nasional dari dominasi perusahaan multinasional.
