3. Korupsi
Dalam sistem yang menggabungkan peran pemerintah dan pasar, potensi korupsi dapat meningkat, terutama di sektor-sektor yang melibatkan regulasi dan pengawasan yang intens. Skandal korupsi di beberapa BUMN menjadi pengingat bahwa kontrol negara di sektor-sektor strategis harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar tidak menghambat tujuan utama dari intervensi pemerintah.
Sistem ekonomi hybrid telah terbukti menjadi pilihan yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. Dengan memadukan kekuatan pasar dan intervensi negara, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Model ini memungkinkan negara untuk merespons tantangan-tantangan yang ada secara fleksibel, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.
Namun, untuk memastikan keberlanjutan sistem ini, Indonesia perlu terus melakukan reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola sektor-sektor strategis, dan memperkuat upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Basri, "keberhasilan sistem ekonomi hybrid bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan sosial" (Basri, 2019).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H