Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan cepat, sesuai kebutuhan. Dalam beberapa situasi, pemerintah bisa mengambil alih pengelolaan sektor-sektor tertentu yang strategis, sementara di saat lain, pemerintah mendorong partisipasi swasta melalui kebijakan yang lebih ramah pasar. Hal ini membuat Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi global, seperti krisis finansial Asia tahun 1998 dan pandemi COVID-19.
2. Keadilan Sosial
Melalui intervensi negara di sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah contoh bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ekonom Rifqi Kurniawan menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dalam aspek sosial ini merupakan "komponen vital dalam menjaga kohesi sosial di tengah ketimpangan yang terus tumbuh" (Kurniawan, 2020).
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Dengan memadukan sektor pasar bebas yang dinamis dan sektor terencana yang stabil, sistem ekonomi hybrid memungkinkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa dekade terakhir. Di satu sisi, sektor-sektor seperti teknologi informasi, pariwisata, dan manufaktur berkembang pesat melalui dorongan inovasi dan kompetisi pasar. Di sisi lain, sektor-sektor strategis tetap dijaga oleh pemerintah agar tidak mengalami volatilitas yang berlebihan.
Tantangan Sistem Ekonomi Hybrid di Indonesia
Meski memiliki banyak kelebihan, sistem ekonomi hybrid di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Beberapa tantangan tersebut meliputi:
1. Birokrasi dan Efisiensi
Salah satu kelemahan terbesar dari sistem ekonomi hybrid adalah birokrasi pemerintah yang terkadang lamban dan tidak efisien. Di sektor-sektor yang dikuasai negara, seperti BUMN, seringkali muncul masalah birokrasi yang menghambat inovasi dan fleksibilitas. Hal ini menyebabkan sejumlah BUMN kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan swasta atau asing yang beroperasi di sektor yang sama.
2. Ketimpangan Ekonomi
Meskipun pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menciptakan pemerataan ekonomi, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar. Mekanisme pasar yang bebas cenderung menciptakan peluang bagi yang memiliki akses modal lebih besar, sementara masyarakat yang berada di daerah tertinggal atau kelompok marjinal sering kali tidak mendapat manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi.
