Dunia saat ini diwarnai oleh beragam sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah antara sistem ekonomi di Asia dan Eropa. Meski globalisasi telah membawa interkoneksi yang kuat antara kedua benua, pilihan sistem ekonomi di Asia dan Eropa tetap bervariasi. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara memilih jalur yang berbeda dalam membangun ekonominya, menggabungkan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya negara.
Sejarah dan Pengalaman Kolonial
Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi di Asia dan Eropa dapat ditelusuri dari sejarah panjang kolonialisme. Negara-negara di Eropa Barat, seperti Inggris, Perancis, dan Jerman, memiliki sejarah revolusi industri yang membawa kapitalisme sebagai sistem ekonomi dominan. Sistem ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar melalui kolonialisme. Di sisi lain, banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, menjadi korban kolonialisme Eropa, yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap ekonomi dan pembangunan. Pengalaman pahit masa penjajahan mendorong banyak negara Asia untuk lebih berhati-hati dalam mengadopsi kapitalisme murni seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa.
Indonesia, misalnya, setelah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, tidak serta-merta mengadopsi sistem kapitalisme atau sosialisme yang murni. Sebaliknya, Indonesia memilih jalan tengah melalui sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung prinsip ekonomi pasar yang dipadukan dengan intervensi pemerintah untuk memastikan keadilan sosial (Asvi Warman Adam, 2021). Ini berbeda dari pendekatan di Eropa yang cenderung mengutamakan ekonomi pasar bebas atau kapitalisme dengan sedikit intervensi pemerintah.
Budaya dan Nilai Sosial yang Berbeda
Budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi di Asia dan Eropa. Di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, budaya kolektivisme dan harmoni sosial sangat mendalam. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya kerja sama, tanggung jawab sosial, dan solidaritas antarwarga. Hal ini kontras dengan negara-negara di Eropa Barat, yang lebih mengutamakan individualisme dan persaingan pasar.
Indonesia menerapkan prinsip ekonomi gotong royong yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Gotong royong, yang berarti kerja sama untuk kebaikan bersama, merupakan inti dari sistem ekonomi Indonesia. Ini terlihat dari peran koperasi yang diakui sebagai pilar ekonomi rakyat oleh pemerintah Indonesia. Koperasi adalah bentuk ekonomi kolektif yang sejalan dengan semangat Pancasila, di mana anggotanya memiliki saham dan keputusan dibuat berdasarkan konsensus, bukan hanya keuntungan. Hal ini berbeda dari kapitalisme Eropa yang cenderung fokus pada keuntungan individu atau pemegang saham utama.
Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga mempraktikkan kolektivisme dalam ekonomi mereka, meski dalam bentuk yang lebih terstruktur dan industrialis. Mereka memiliki hubungan kuat antara pemerintah dan sektor swasta, yang mencerminkan pentingnya kerja sama dalam mencapai kesejahteraan nasional. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang cenderung membiarkan pasar bekerja sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan, negara-negara Asia cenderung mengambil pendekatan lebih intervensional.
Peran Pemerintah yang Berbeda
Salah satu perbedaan paling mencolok antara sistem ekonomi Asia dan Eropa adalah peran pemerintah. Di Eropa Barat, pemerintah cenderung memainkan peran yang lebih terbatas dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar aktivitas ekonomi kepada pasar. Sistem kapitalisme liberal yang mendominasi di Eropa Barat menekankan pada kebebasan pasar dan pengurangan intervensi negara. Model ini dianggap efektif dalam menciptakan efisiensi dan inovasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia dan sebagian besar negara Asia, pemerintah memiliki peran yang jauh lebih besar dalam ekonomi. Ini tidak terlepas dari sejarah kolonialisme dan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan nasional setelah kemerdekaan. Indonesia, melalui kebijakan ekonomi berbasis Pancasila, memastikan bahwa peran pemerintah tetap signifikan dalam mengendalikan aset-aset strategis negara, seperti minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya (Basri, 2019). Pendekatan ini berbeda dengan Eropa Barat yang lebih mengandalkan privatisasi sektor-sektor strategis.
