Kebijakan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB, yang menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan, kemiskinan, dan lingkungan. Misalnya, sistem keuangan syariah dapat mendukung investasi hijau dan proyek energi terbarukan, yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan (Asutay, 2012).
3. Meningkatnya Populasi Muslim Global
Populasi Muslim di dunia diperkirakan akan terus meningkat, dan ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Menurut laporan Pew Research (2015), populasi Muslim diproyeksikan mencapai 2,2 miliar orang pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap produk-produk keuangan syariah, mulai dari perbankan hingga asuransi dan investasi.
Banyak negara non-Muslim, seperti Inggris dan Jepang, juga mulai mengadopsi model keuangan syariah untuk menarik investasi dari negara-negara kaya minyak di Timur Tengah. Misalnya, Inggris menjadi negara Barat pertama yang menerbitkan sukuk (obligasi syariah) pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin diakui secara global sebagai alternatif yang layak.
Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional
1. Kapitalisme vs. Ekonomi Syariah
Sistem ekonomi kapitalis, yang dominan di negara-negara Barat, menekankan pada kebebasan individu dan pasar bebas. Meskipun sistem ini telah terbukti sukses dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem ini juga sering dikritik karena memperbesar ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Ketergantungan pada bunga dan spekulasi keuangan sering kali menghasilkan siklus boom and bust yang merugikan masyarakat luas.
Sebaliknya, ekonomi syariah berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih adil dengan menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan pembagian risiko antara investor dan pengusaha. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara sektor riil dan sektor keuangan (Iqbal & Mirakhor, 2011).
2. Sosialisme vs. Ekonomi Syariah
Sistem ekonomi sosialistis, seperti yang diterapkan di beberapa negara Eropa Utara, berfokus pada peran besar pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan dan menyediakan layanan sosial. Meskipun sistem ini sering berhasil dalam mengurangi ketimpangan, ada kritik bahwa sosialisme bisa membatasi kebebasan ekonomi dan mengurangi inovasi.
Di sisi lain, ekonomi syariah berusaha untuk menyeimbangkan antara peran negara dan pasar. Negara bertanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial melalui instrumen-instrumen seperti zakat dan wakaf, namun pasar tetap diberikan kebebasan untuk berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan ruang untuk inovasi sambil memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil.
