Ketidakstabilan hukum ini merusak kepercayaan pelaku ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas makroekonomi negara.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam persaingan usaha sering kali menimbulkan monopoli dan oligopoli, yang menghalangi munculnya inovasi dan efisiensi di pasar. Di Indonesia, meskipun terdapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha, tantangan birokrasi dan kapasitas lembaga ini masih sering menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif.Â
Tanpa pengawasan yang kuat, pelaku usaha besar dapat mendominasi pasar, mengurangi kompetisi, dan pada akhirnya merugikan konsumen.
Peran Sistem Ekonomi dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi
Dalam teori ekonomi klasik, sistem ekonomi pasar dianggap ideal untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem pasar bebas tanpa regulasi pemerintah yang memadai cenderung menciptakan ketidakstabilan, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.Â
Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana negara memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian, termasuk melalui kebijakan fiskal dan moneter, serta hukum dan regulasi.
Pemerintah Indonesia, melalui undang-undang dan regulasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar beroperasi dengan efisien dan adil. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan meluncurkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan pasar dan menarik investasi, baik domestik maupun asing. Namun, kebijakan ini akan sulit berhasil jika tidak didukung oleh sistem hukum yang kuat dan independen.
Di beberapa negara, seperti Jerman dan Jepang, sistem hukum yang kuat telah terbukti menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi mereka. Jerman, dengan model ekonomi sosial pasar, menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak pekerja, mendorong persaingan usaha yang sehat, serta menjaga keadilan distribusi kekayaan.Â
Di Indonesia, langkah menuju sistem ekonomi yang lebih stabil dapat diambil dengan memperkuat peran hukum dalam mengatur ekonomi, termasuk penegakan regulasi antimonopoli, perlindungan konsumen, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Tantangan dan Peluang Reformasi Hukum di Indonesia
Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam mereformasi sistem hukumnya agar dapat mendukung stabilitas ekonomi. Salah satu tantangan terbesar adalah birokrasi yang kompleks dan lambat.Â