Sistem Ekonomi Indonesia (129), Pengaruh Sistem Hukum

Kasus Indonesia

Sistem hukum dan ekonomi adalah dua elemen yang saling terkait dalam menentukan stabilitas suatu negara. Tanpa sistem hukum yang jelas, stabil, dan adil, aktivitas ekonomi akan rentan terhadap ketidakpastian, penyimpangan, dan korupsi. Dalam konteks Indonesia, keteguhan dan penerapan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sistem Hukum sebagai Pilar Stabilitas Ekonomi

Sistem hukum berfungsi sebagai fondasi dari setiap ekonomi yang stabil. Menurut teori institusional, seperti yang dikemukakan oleh Douglas North, institusi ekonomi, termasuk sistem hukum, membentuk lingkungan di mana interaksi ekonomi terjadi. Tanpa aturan yang jelas dan mekanisme penegakan yang kuat, ekonomi pasar tidak akan bisa berjalan dengan efisien, karena akan ada ketidakpastian dalam kepemilikan, kontrak, dan persaingan yang adil (North, 1990).

Dalam perekonomian modern, hukum berperan untuk memastikan bahwa pelaku usaha, baik dari sektor publik maupun swasta, memiliki kepastian dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

Perlindungan hak milik, pengaturan kontrak, dan penegakan hukum dalam persaingan usaha adalah beberapa elemen utama yang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran ekonomi. 

Di Indonesia, sistem hukum yang kuat sangat diperlukan untuk meminimalisasi korupsi, memastikan kepastian bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Hubungan Sistem Hukum dengan Stabilitas Ekonomi di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai undang-undang dan regulasi untuk mengatur perekonomian, tantangan masih ada dalam penegakan hukum. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah masalah korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023, Indonesia masih tergolong tinggi dalam hal tingkat korupsi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. 

Korupsi berdampak langsung pada ketidakstabilan ekonomi, karena menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor asing maupun lokal (Transparency International, 2023).

Ketika investor merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan baik, mereka cenderung menghindari berinvestasi di suatu negara. Ini terlihat dari fakta bahwa negara-negara dengan indeks korupsi rendah, seperti Denmark dan Selandia Baru, memiliki tingkat investasi asing yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, seperti Indonesia.