2. Sosialisme dan Pengurangan Ketimpangan:
Di sisi lain, sistem sosialisme berusaha mengatasi ketimpangan sosial melalui redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial. Teori sosialisme, yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, menekankan perlunya campur tangan pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil (Marx, 1867). Dalam konteks Indonesia, meskipun ada upaya untuk mengurangi ketimpangan melalui berbagai program sosial dan kebijakan redistribusi, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya bersifat sementara dan dapat mengurangi insentif untuk berinovasi dan bekerja keras (Sen, 1999).
3. Ekonomi Campuran sebagai Solusi:
Ekonomi campuran, yang menggabungkan elemen kapitalisme dan sosialisme, menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dalam mengatasi ketimpangan sosial. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan dalam mengatur pasar dan menyediakan layanan publik untuk mengurangi ketimpangan (Keynes, 1936). Di Indonesia, sistem ini mencakup berbagai kebijakan redistribusi dan program sosial yang bertujuan untuk memperbaiki akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Namun, penerapan ekonomi campuran di Indonesia sering kali menghadapi kendala, seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan redistribusi (Stiglitz, 2012). Selain itu, terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk mengurangi ketimpangan, yang sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten atau tidak efektif.
Hambatan Ketimpangan Sosial dalam Pembentukan Sistem Ekonomi Inklusif
Ketimpangan sosial dapat menghambat pembentukan sistem ekonomi inklusif di Indonesia melalui beberapa cara:
1. Akses Terbatas ke Sumber Daya dan Peluang:
Ketimpangan sosial di Indonesia sering kali mengakibatkan akses terbatas ke sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan berkualitas, yang membatasi kesempatan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (BPS, 2023). Selain itu, akses terbatas ke layanan kesehatan dapat mengurangi produktivitas dan kemampuan kerja individu, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
2. Kesenjangan Pendapatan dan Konsumsi:
Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan kesenjangan dalam konsumsi dan daya beli. Ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, permintaan untuk barang dan jasa dari masyarakat umum menurun, yang menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi domestik (Davis, 2016). Ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, karena kurangnya daya beli di kalangan sebagian besar populasi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
