Sistem Ekonomi Indonesia (107), Demokrasi atau Otoritarianisme?

Politik partisan dan kepentingan kelompok sering kali memperlambat laju reformasi ekonomi yang diperlukan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu optimal, karena harus melalui berbagai kompromi politik.

Di sisi lain, otoritarianisme menawarkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Namun, efisiensi ini sering kali datang dengan biaya sosial yang tinggi. 

Tanpa partisipasi rakyat dan kontrol dari lembaga perwakilan, kebijakan ekonomi dalam sistem otoritarianisme sering kali tidak memperhitungkan dampak sosialnya. 

Ketidaksetaraan dan ketimpangan sering kali lebih mencolok dalam sistem otoritarian, di mana elit politik dan ekonomi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan rakyat biasa (Acemoglu dan Robinson, 2012).

Kasus Indonesia: Mencari Jalan Tengah?

Indonesia, sebagai negara yang telah mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, memberikan contoh menarik tentang bagaimana perubahan sistem politik mempengaruhi kebijakan ekonomi. 

Selama era Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia berada di bawah sistem pemerintahan otoriter. Kebijakan ekonomi pada masa ini difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. 

Pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas ekonomi, dengan kebijakan yang terpusat pada pembangunan sektoral dan program-program yang terkoordinasi dengan baik. Hasilnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi dengan ketimpangan sosial yang meningkat dan korupsi yang merajalela.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia beralih ke sistem demokrasi. Transisi ini membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah yang dipilih secara demokratis mulai memperhatikan isu-isu sosial yang sebelumnya diabaikan, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih besar, dan kebijakan ekonomi menjadi lebih inklusif. 

Namun, tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah bagaimana memastikan stabilitas ekonomi di tengah dinamika politik yang sering kali tidak menentu. Sistem politik yang lebih terbuka memberikan ruang bagi debat dan diskusi, tetapi juga menciptakan potensi ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi (Rosser, 2013).

Refleksi Akhir: Sistem Politik Membentuk Ekonomi