Sistem Ekonomi Indonesia (107), Demokrasi atau Otoritarianisme?

Demokrasi vs. Otoritarianisme: Bagaimana Sistem Pemerintahan Membentuk Kebijakan Ekonomi.

Dalam sejarah peradaban manusia, dua sistem pemerintahan yang paling dominan telah menjadi penentu arah dan nasib ekonomi suatu bangsa: demokrasi dan otoritarianisme. 

Dua kutub yang berlawanan ini tidak hanya membentuk tata kelola politik, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan, dilaksanakan, dan berdampak pada masyarakat. Di satu sisi, demokrasi menjanjikan inklusivitas dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. 

Di sisi lain, otoritarianisme menekankan efisiensi dan stabilitas dengan keputusan yang terpusat di tangan segelintir elit. Namun, bagaimana hubungan antara sistem politik ini dengan kebijakan ekonomi? Apakah satu sistem lebih superior dari yang lain dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi? Mari kita jelajahi lebih dalam.

Demokrasi: Suara Rakyat dalam Kebijakan Ekonomi

Demokrasi dikenal sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan ekonomi. Di dalam sistem ini, kebijakan ekonomi cenderung lebih transparan dan inklusif, karena melibatkan suara rakyat dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusan. 

Para pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik. Hal ini biasanya menciptakan lingkungan yang lebih adil, di mana distribusi sumber daya lebih merata dan kepentingan mayoritas didahulukan.

Negara-negara dengan sistem demokrasi sering kali memiliki mekanisme checks and balances yang kuat, yang berarti kekuasaan pemerintah tidak absolut. Parlemen, pengadilan, dan masyarakat sipil semuanya memainkan peran dalam menjaga agar kebijakan ekonomi tidak melenceng dari kepentingan rakyat. 

Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi dalam sistem demokrasi cenderung mengutamakan kesejahteraan sosial, dengan program-program seperti subsidi, perlindungan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur yang inklusif (Rodrik, 2011).

Salah satu contoh sukses kebijakan ekonomi demokratis adalah di negara-negara Skandinavia. Norwegia, misalnya, dengan sistem demokrasi parlementer yang kuat, telah berhasil menciptakan kesejahteraan ekonomi melalui model ekonomi yang seimbang antara kapitalisme dan sosialisme.

 Negara ini menggunakan pendapatan dari sumber daya alamnya, seperti minyak, untuk membiayai program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mencakup seluruh warganya. Transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan ekonomi menjadi kunci keberhasilan model ini.