Sistem Ekonomi Indonesia (40): Peran Ekonomi Informal

Ekonomi informal sering kali dianggap sebagai sektor bayangan yang berada di luar pengawasan pemerintah, namun peranannya dalam mendukung sistem ekonomi nasional tidak dapat diabaikan. Di Indonesia, ekonomi informal mencakup berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak sepenuhnya terdaftar atau diatur oleh pemerintah, namun tetap memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57% dari angkatan kerja di Indonesia terlibat dalam sektor informal. Jumlah ini mencerminkan ketergantungan besar masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang tidak terikat oleh kontrak formal atau regulasi ketat. Aktivitas ini meliputi pedagang kaki lima, pekerja lepas, pengemudi ojek online, hingga usaha kecil rumahan yang beroperasi di luar sistem perpajakan formal. Dengan demikian, ekonomi informal menjadi sumber mata pencaharian penting bagi jutaan orang di Indonesia.

Fungsi Vital Ekonomi Informal

Secara historis, ekonomi informal telah memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional terutama pada masa-masa krisis. Ketika ekonomi formal mengalami perlambatan atau penurunan, sektor informal cenderung tetap bertahan atau bahkan berkembang karena fleksibilitasnya. Selama krisis ekonomi global pada tahun 1997-1998, banyak perusahaan besar di sektor formal yang gulung tikar atau mengurangi tenaga kerja, sementara sektor informal justru menjadi penyelamat bagi banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utamanya.

Ekonomi informal juga berperan dalam mengurangi tekanan terhadap pasar tenaga kerja formal. Di Indonesia, di mana pertumbuhan penduduk terus meningkat, sektor formal sering kali tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Sebagai alternatif, ekonomi informal menawarkan lapangan kerja bagi mereka yang tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal, seperti pekerja tanpa keterampilan khusus, ibu rumah tangga, atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas ke pekerjaan formal.

Di sisi lain, sektor informal juga menciptakan peluang ekonomi baru di daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, pengemudi ojek online tidak hanya memberikan layanan transportasi, tetapi juga menghubungkan usaha kecil dengan konsumen melalui layanan pengiriman barang. Dengan begitu, sektor informal membantu memperkuat ekosistem ekonomi lokal, menciptakan rantai nilai baru, dan mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun perannya sangat penting, ekonomi informal menghadapi berbagai tantangan yang menghambat potensinya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya akses terhadap layanan keuangan dan kredit. Sebagian besar pelaku ekonomi informal tidak memiliki akses ke perbankan formal, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan modal usaha yang diperlukan untuk memperluas usaha mereka.

Selain itu, pekerja di sektor informal sering kali tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Mereka tidak tercakup oleh jaminan kesehatan, pensiun, atau asuransi kerja yang umum diterima oleh pekerja di sektor formal. Hal ini membuat mereka rentan terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, sakit, atau kehilangan pendapatan karena penurunan permintaan pasar.

Pemerintah juga dihadapkan pada kesulitan dalam hal pengaturan dan pengawasan ekonomi informal. Karena sifatnya yang tidak terdaftar, sulit untuk mengumpulkan data yang akurat tentang skala dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pelaku ekonomi informal sering kali menghindari pajak, sehingga mengurangi potensi penerimaan negara.

Integrasi Ekonomi Informal ke dalam Sistem Formal

Untuk memaksimalkan potensi ekonomi informal, diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikannya secara lebih baik ke dalam sistem ekonomi formal tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi keunggulannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program inklusi keuangan. Inisiatif seperti ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelaku ekonomi informal terhadap layanan perbankan dan keuangan, sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas kredit, tabungan, dan asuransi.

Di Indonesia, beberapa langkah sudah mulai diambil untuk mendorong inklusi keuangan di sektor informal. Salah satunya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan akses kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga yang lebih rendah. Program ini telah membantu ribuan usaha kecil informal untuk tumbuh dan bertransformasi menjadi usaha formal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan bagi pekerja di sektor informal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas cakupan jaminan sosial bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Program seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat diperluas dengan skema yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi pekerja informal.

Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pemberdayaan ekonomi informal juga memerlukan dukungan melalui pendidikan dan pelatihan. Meskipun sektor informal sering kali dipandang sebagai tempat bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan formal, kenyataannya banyak pelaku ekonomi informal yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan bagi pelaku ekonomi informal, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Pelatihan dalam bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan keterampilan teknis dapat membantu pelaku usaha kecil di sektor informal untuk mengembangkan usaha mereka ke arah yang lebih profesional dan terstruktur. Selain itu, program pelatihan ini juga dapat membantu mereka dalam memahami pentingnya legalitas usaha, seperti pendaftaran usaha dan pengurusan izin yang akan membuka akses yang lebih luas ke sumber daya dan pasar.

Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi informal juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Meskipun sering kali dianggap sebagai sektor yang kurang produktif, ekonomi informal sebenarnya dapat menjadi pendorong pertumbuhan inklusif jika diberikan dukungan yang tepat.

Sebagai contoh, dengan memberikan akses ke teknologi dan modal, pelaku ekonomi informal dapat meningkatkan efisiensi dan skala usaha mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan mereka sendiri, tetapi juga menciptakan efek multiplikasi bagi masyarakat sekitar, seperti peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal serta penciptaan lapangan kerja baru.

Dalam jangka panjang, integrasi yang lebih baik antara sektor informal dan formal juga dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan memastikan bahwa pelaku ekonomi informal mendapatkan perlindungan sosial dan akses ke sumber daya yang memadai, mereka akan lebih mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi informal di Indonesia memegang peranan penting dalam mendukung sistem ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung penghidupan masyarakat, dan menjadi penyangga ekonomi di masa krisis. Namun, untuk memaksimalkan kontribusinya, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem formal, melalui peningkatan inklusi keuangan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan langkah-langkah yang tepat, ekonomi informal dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.