Di Britania Raya, pemerintah telah menggunakan pembebasan pajak properti sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan pasar properti yang lesu, terutama selama periode resesi ekonomi atau saat menghadapi tekanan ekonomi lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas pasar properti dan mendorong investasi dalam pengembangan properti.
5. Kanada
Kanada juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pajak properti di tingkat provinsi dan lokal untuk mendukung aktivitas pasar properti. Pembebasan pajak properti sering kali digunakan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Pembebasan pajak properti merupakan salah satu instrumen kebijakan yang fleksibel dan efektif untuk merangsang aktivitas pasar properti yang lesu dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan kebijakan ini tergantung pada implementasi yang bijaksana dan pemantauan terhadap dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan fiskal. Setiap negara yang memilih untuk menerapkan kebijakan ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, struktur pajak yang ada, dan tujuan jangka panjang untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian mereka.
Daftar Pustaka
- Â International Monetary Fund (IMF). "Property Taxation and Economic Development." IMF, Washington, D.C., 2020.
- International Monetary Fund (IMF). "Property Taxation in Developing Countries." IMF, Washington, D.C., 2021.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Property Tax Reform: An Overview of Current Initiatives and Debates." OECD Publishing, Paris, 2022.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Tax Policy for Economic Recovery." OECD Publishing, Paris, 2021.
- World Bank. "Property Tax and Urban Planning: A Case Study Approach." World Bank Group, Washington, D.C., 2023.
- World Bank. "Property Tax Reform: Challenges and Opportunities." World Bank Group, Washington, D.C., 2022.
