Meskipun memiliki banyak manfaat ekonomi, pembebasan pajak properti juga mempengaruhi pendapatan pemerintah dari sumber pajak ini. Penurunan pendapatan ini harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang hati-hati dan mungkin diperlukan reformasi pajak lainnya untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Pembebasan pajak properti dapat memberikan stimulus yang efektif bagi ekonomi dan masyarakat dengan merangsang pasar properti, meningkatkan investasi dalam pengembangan properti, memberdayakan pemilik rumah dan usaha kecil, serta meningkatkan konsumsi dan investasi konsumen. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap pendapatan pemerintah dan keberlanjutan fiskal. Dengan mengimplementasikan kebijakan ini secara bijaksana dan diiringi dengan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko keuangan, pemerintah dapat memanfaatkan potensi positif dari pembebasan pajak properti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembebasan pajak properti dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menggairahkan pasar properti dan mendukung pemulihan ekonomi setelah krisis. Dengan merangsang aktivitas transaksi, mendorong investasi dalam pengembangan properti, mendukung pemilik rumah dan usaha kecil, serta memberikan stimulus ekonomi regional, kebijakan ini dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam jangka pendek dan menengah. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan bijaksana dan diimbangi dengan langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan keuangan jangka panjang.
Negara-negara yang menerapkan kebijakan pembebasan pajak properti sebagai stimulus ekonomi sangat bervariasi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa contoh negara yang telah menggunakan atau sedang menggunakan kebijakan ini:
1. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian dan kota besar telah menerapkan pembebasan pajak properti sebagai bagian dari strategi ekonomi lokal. Misalnya, selama krisis ekonomi global pada tahun 2008, banyak pemerintah lokal menghapus atau menunda pajak properti untuk membantu pemilik rumah dan merangsang pasar properti yang lesu.
2. Australia
Australia juga telah menggunakan pembebasan pajak properti dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa negara bagian di Australia telah mengadopsi kebijakan ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan baru, serta untuk merangsang investasi di sektor properti.
3. Singapura
Singapura dikenal dengan kebijakan pajak properti yang fleksibel, di mana pemerintah sering kali menyesuaikan tarif pajak properti untuk merespons perubahan dalam kondisi pasar. Pendekatan ini membantu Singapura untuk tetap kompetitif dalam menarik investasi properti, baik dari dalam negeri maupun internasional.
4. Britania Raya
