(Berat) Beban APBN Transisi

Strategi Mengatasi Beban Berat APBN

1. Reformasi Pajak

Reformasi sistem perpajakan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menyederhanakan administrasi pajak dapat meningkatkan penerimaan negara. Implementasi pajak digital dan penguatan sistem perpajakan elektronik adalah langkah penting dalam era ekonomi digital.

1. Efisiensi Pengeluaran

Meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui penilaian program yang berbasis kinerja, penghapusan anggaran yang tidak produktif, dan penguatan pengawasan anggaran dapat mengurangi pemborosan dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efektif.

1. Diversifikasi Sumber Penerimaan

Mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan tradisional dengan mengembangkan sumber penerimaan baru seperti pendapatan dari aset negara, royalti sumber daya alam, dan layanan digital.

1. Pengelolaan Utang yang Prudent

Mengelola utang secara hati-hati dengan mempertimbangkan kapasitas pembayaran dan risiko ekonomi makro. Diversifikasi sumber pembiayaan dan memperpanjang tenor utang dapat membantu mengelola beban utang yang lebih baik.

1. Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong investasi, baik domestik maupun asing, melalui perbaikan iklim investasi dan regulasi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi tekanan pada APBN.

Beban berat APBN dalam masa transisi memerlukan penanganan yang cermat dan strategis. Dengan reformasi pajak, peningkatan efisiensi pengeluaran, diversifikasi sumber penerimaan, pengelolaan utang yang prudent, dan dorongan terhadap investasi, pemerintah dapat mengelola APBN secara lebih efektif. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, kebijakan yang adaptif dan proaktif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Ekonomi Indonesia. Jakarta: BPS.
2. International Monetary Fund (IMF). (2023). Fiscal Monitor. Washington, D.C.: IMF.
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Keuangan Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.
4. Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics. New York: Worth Publishers.
5. Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector. New York: W.W. Norton & Company.
6. Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). "Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries". National Tax Journal, 53(2), 299-322.
7. Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). "Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries". National Tax Journal, 53(2), 299-322.

1. World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects. Washington, D.C.: World Bank.