Masuk OECD, Biar Apa?

Evaluasi dan Penilaian:

• Proses Review: Mengikuti proses review yang dilakukan oleh OECD, yang melibatkan penilaian mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan dan regulasi.
• Feedback dan Revisi: Merespon feedback dari OECD dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan.

6. Implementasi dan Konsolidasi Pasca-Keanggotaan

Penerapan Kebijakan:

• Implementasi Komitmen: Melaksanakan komitmen kebijakan yang disepakati sebagai bagian dari proses keanggotaan.
• Pemantauan Berkelanjutan: Menerapkan mekanisme pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan rekomendasi OECD.

Penguatan Kelembagaan:

• Reformasi Berkelanjutan: Melanjutkan reformasi kelembagaan dan kebijakan untuk mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan oleh OECD.
• Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan dampak keanggotaan, serta membuat penyesuaian yang diperlukan.

Proses menuju keanggotaan OECD memerlukan komitmen yang kuat dan upaya terpadu dari berbagai sektor di Indonesia. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memperkuat posisinya dalam ekonomi global. Keanggotaan di OECD akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat reformasi, dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Referensi/Daftar Pustaka 

• Asian Development Bank (ADB). (2021). Economic Integration and Development in Southeast Asia. ADB. Diakses dari: https://www.adb.org/
• Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). (2022). Prospek Ekonomi Indonesia dan Arah Kebijakan Ekonomi 2023. APINDO. Diakses dari: https://www.apindo.or.id/
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. BAPPENAS. Diakses dari: https://www.bappenas.go.id/
• Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2022). Indonesia's Path to OECD Membership: Strategic Considerations and Policy Recommendations. CSIS. Diakses dari: https://www.csis.or.id/
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Kementerian Keuangan. Diakses dari: https://www.kemenkeu.go.id/
• Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia. Diakses dari: https://www.kemlu.go.id/
• Majalah Ekonomi Indonesia. (2021). Reformasi Ekonomi dan Tantangan Keanggotaan OECD. Diakses dari: https://www.ekonomiindonesia.co.id/
• OECD iLibrary. (2022). Indonesia's Green Growth Pathway. OECD Publishing. Diakses dari: https://www.oecd-ilibrary.org/
• OECD. (2019). Review of Indonesia's Engagement with the OECD. Diakses dari: https://www.oecd.org/indonesia/
• OECD. (2020). Economic Surveys: Indonesia 2020. OECD Publishing. Diakses dari: https://www.oecd.org/economy/surveys/Indonesia-2020-OECD-economic-survey-overview.pdf
• OECD. (2021). OECD Membership Criteria and Accession Process. Diakses dari: https://www.oecd.org/legal/accession-process.htm
• OECD. (2022). OECD Southeast Asia Regional Programme. Diakses dari: https://www.oecd.org/asia-southeast/
• Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP). (2021). Analisis Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD. PSKP. Diakses dari: https://www.pskp.or.id/
• United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human Development Report: Indonesia. UNDP. Diakses dari: https://www.undp.org/publications/human-development-report-2020
• World Bank. (2021). Doing Business 2021: Indonesia. World Bank Group. Diakses dari: https://www.worldbank.org/doingbusiness