Sementara itu Menurut transkrip BBM yang diperoleh jaksa KPK, Akil Mochtar juga merasa dibohongi oleh Idrus karena awalnya bersedia menyiapkan dana melalui Setya Novanto dan Nirwan B. Sayangnya, sebelum kesepakatan tersebut tidak terlaksana, penyidik KPK menangkap Akil Mochtar bersama dengan politisi Golkar lainnya, Chariun Nisa, bersama pengusaha Cornelis Nalau yang datang ke rumah dinas Akil untuk mengantarkan uang suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini dalam persidangan, baik SetyaNovanto maupun Idrus membantah adanya permintaan uang dari Akil. Setya Novanto mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim.
Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil Mochtar dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.
Kasus E-KTP
Nama Setya Novanto juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya Novanto membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.
Setya juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Terkait proyek e-KTP, Setya membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu menahu soal proyek e-KTP.
Terkait pengadaan e-KTP, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.
Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Sejauh ini, KPK belum pernah memeriksa Setya Novanto sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Sugiharto, demikian dirilis Kompas.com.
Pelanggaran Etik Setya Novanto jilid I
Berita sebelum mencuat kasus pelanggaran etik dalam soal perpanjangan kontrak Pt Freeport Indonesia oleh pemerintah RI, Setya Novanto membuat manuver dasyatnya yang cukup mengentak publik adalah kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kampanye calon presiden Partai Republik Donald Trump untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Padahal, agenda resmi pimpinan Dewan beserta rombongan di AS pada 31 Agustus-2 September 2015 lalu adalah menghadiri Forum Ketua Parlemen Sedunia di New York.
Meski Setya Novanto dan Fadli Zon membalut pertemuan dengan Trump ini dengan alasan mempromosikan peluang investasi di Indonesia, kehadiran mereka dalam momen kampanye tersebut tetap menuai kontroversi. Sebab, apa yang dikatakan oleh kedua unsur pimpinan Dewan ini tidak sesuai dengan kapasitas mereka. DPR bukanlah lembaga yang berwenang untuk mengambil keputusan negara terkait membangun kerja sama investasi dengan negara lain. Sementara Fadli Zon dalam aksi foto bersamanya dengan Trump juga mendapat sorotan publik karena tindakan itu dianggap mencoreng wibawa DPR sebagai lembaga negara yang berdaulat di Indonesia.
Meski Setya Novanto dan Fadli Zon membalut pertemuan dengan Trump ini dengan alasan mempromosikan peluang investasi di Indonesia, kehadiran mereka dalam momen kampanye tersebut tetap menuai kontroversi. Sebab, apa yang dikatakan oleh kedua unsur pimpinan Dewan ini tidak sesuai dengan kapasitas mereka. DPR RI bukanlah lembaga yang berwenang untuk mengambil keputusan negara terkait membangun kerja sama investasi dengan negara lain. Sementara Fadli Zon dalam aksi foto bersamanya dengan Trump juga mendapat sorotan publik karena tindakan itu dianggap mencoreng wibawa DPR RI sebagai lembaga negara yang berdaulat di Indonesia.