Laporan ini menyebutkan bahwa dana R&D Malaysia pada 2016 adalah 11,58 miliar dolar AS dan Singapura adalah 12,81 miliar dolar AS. Adapun dana R&D Jepang pada 2016 adalah sejumlah 185,95 miliar dolar AS dan China adalah sebesar 424,86 miliar dolar AS. Ya, dana R&D Jepang dan China adalah sekitar 18 dan 42 kali lebih besar daripada dana R&D Indonesia.
Perlu diketahui juga bahwa dari laporan tersebut, nilai GDP Jepang dan China pada 2016 adalah 5 dan 21 kali lebih besar dibanding GDP Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kedua negara itu punya total dana APBN yang memang sangat besar sehingga bisa dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk untuk R&D.
Namun yang patut menjadi pelajaran, dana R&D Jepang dan China bisa demikian besar juga karena masing-masing mereka rela mengucurkan dana sampai 3,55 persen dan 1,94 persen dari dana GDP mereka untuk keperluan R&D.
Berapa persentase dana R&D Indonesia? Pada kenyataannya persentasenya tidak sampai 1 persen dari GDP. Lalu? Bagaimana pendapat kalian jika bentuk kepedulian Zaky berujung pemboikotan pada Bukalapak?
Siapa yang sebenarnya dirugikan?
Selain paparan data di atas, suasana kebatinan kubu TKN Jokowi-Ma'ruf nampaknya diuji juga oleh akhir cuitan Zaky yang mengatakan "mudah-mudahan Presiden baru bisa naikin". Kata-kata itu yang secara mentah ditelan oleh para politisi di kubu TKN Jokowi-Ma'ruf, yang merasa tersinggung atas pernyataan Zaky sehingga muncul banyak kecaman dan intimidasi terhadap Zaky.
Contohnya, dikutip dari Tirto.Id, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa  Zaky seperti "kacang lupa pada kulitnya". Arya mengatakan, selama ini Jokowi sudah begitu banyak membantu Bukalapak--korporasi yang dibuat pengusaha dalam negeri.
"Ini kan orang-orang yang tidak sadar diri. Orang-orang yang sangat menyedihkan," katanya.
Dalam kasus ini, intimidasi seperti itu sangatlah tidak pantas, tentunya sangat mencoreng prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
Terlepas dari simpang siurnya data yang disajikan oleh Achmad Zaky, kubu pemerintah seharusnya mampu menangkap kritik ini dengan cerdas, menampung harapan masyarakat yang menginginkan penguatan dan perhatian lebih terhadap riset dan pengembangan, sehingga masyarakat tidak hanya dibuai dengan jargon Revolusi 4.0 tanpa realisasi dan upaya nyata untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang.
