Jika hasil pengkajian menunjukkan angka yang jauh berbeda, perlu ada penjelasan komprehensif yang dapat diterima semua pihak. Pemerintah harus mampu menyajikan argumentasi yang kuat dan data yang valid untuk mendukung keputusannya.
Argumentasi pemerintah bahwa kesejahteraan guru berbanding lurus dengan mutu pendidikan memang tidak terbantahkan. Namun, hal ini juga berarti bahwa janji peningkatan kesejahteraan harus diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.Â
Peningkatan gaji seharusnya menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran. Sistem evaluasi yang objektif dan terukur akan memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan benar-benar berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan.
Penting juga untuk memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya fokus pada nominal gaji, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan lainnya seperti jaminan kesehatan, tunjangan profesi, dan fasilitas penunjang pembelajaran.Â
Pendekatan holistik dalam peningkatan kesejahteraan akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Program pengembangan profesional dan pelatihan berkala juga perlu dimasukkan dalam paket kesejahteraan guru.
Standarisasi kesejahteraan guru di berbagai daerah juga perlu menjadi perhatian khusus. Peningkatan kesejahteraan harus dapat dinikmati secara merata, tidak hanya oleh guru di kota-kota besar tetapi juga mereka yang mengabdi di daerah terpencil.Â
Perbedaan biaya hidup dan tantangan di masing-masing daerah harus menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan. Perlu ada sistem kompensasi yang adil yang mempertimbangkan tingkat kesulitan dan risiko dalam menjalankan tugas di berbagai wilayah.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan program peningkatan kesejahteraan ini. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2025 bukan hanya kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas pendidikan nasional. Diperlukan roadmap yang jelas tentang bagaimana program ini akan dikembangkan dan dipertahankan di masa mendatang.
Masyarakat akan terus mengawal proses ini untuk memastikan bahwa janji peningkatan kesejahteraan benar-benar terealisasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pendidik.Â
Kredibilitas pemerintah dipertaruhkan dalam implementasi janji ini. Seperti yang dikatakan Satriwan, semoga Prabowo sebagai seorang prajurit yang memegang teguh sumpahnya dapat membuktikan bahwa janji kampanye ini bukan sekadar "ghosting" bagi tiga juta lebih guru di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam merealisasikan janji ini akan menjadi tolok ukur komitmen mereka terhadap perbaikan kualitas pendidikan nasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
