  Dari segi administratif, penyeragaman pakaian dinas dapat menyederhanakan proses pengadaan dan pengelolaan seragam. Hal ini berpotensi menghemat anggaran dan sumber daya manusia yang sebelumnya mungkin digunakan untuk mengelola dua jenis seragam yang berbeda.
4. Penyederhanaan Birokrasi
  Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi. Dengan menghapuskan perbedaan visual antara PNS dan PPPK, proses administrasi dan interaksi dengan masyarakat dapat menjadi lebih sederhana dan efisien.
Tantangan dan Potensi Masalah
1. Resistensi Terhadap Perubahan
  Meskipun bertujuan baik, setiap perubahan kebijakan berpotensi menghadapi resistensi. Beberapa pegawai mungkin telah nyaman dengan identitas visual mereka sebelumnya dan merasa kehilangan "keistimewaan" tertentu.
2. Biaya Transisi
  Implementasi kebijakan baru ini mungkin memerlukan biaya transisi, terutama dalam pengadaan seragam baru bagi seluruh ASN. Perlu ada perencanaan anggaran yang matang untuk menghindari pemborosan.
3. Potensi Kebingungan Publik
  Dalam masa transisi, mungkin akan ada kebingungan di kalangan masyarakat yang sudah terbiasa dengan perbedaan visual antara PNS dan PPPK. Diperlukan sosialisasi yang efektif untuk mengedukasi publik tentang perubahan ini.
Rekomendasi Implementasi
