Pelatihan Paksa Lewat PMM: Obat atau Racun untuk Pendidikan?

"Pendidikan seharusnya memberdayakan, bukan membebani"

Platform Merdeka Mengajar (PMM) adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan daring yang disediakan oleh platform digital PMM. 

Setelah berjalan selama beberapa tahun, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas program PMM ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Memang, hingga saat ini belum ada penelitian independen yang membuktikan bahwa PMM secara signifikan meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. Namun, ada beberapa catatan penting terkait implementasi PMM yang perlu diperhatikan.

Pertama, memaksa guru untuk aktif berlatih di PMM tanpa memperhatikan beban kerja mereka yang sudah sangat tinggi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Guru saat ini sudah dibebani banyak administrasi dan pengelolaan kelas, sehingga menambah tagihan pelatihan daring tentu akan berdampak pada stress kerja. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan beban kerja guru saat ini sebelum membuat kebijakan pelatihan daring yang bersifat memaksa. Guru perlu diberi kebebasan untuk menentukan kapan waktu yang tepat bagi mereka mengikuti pelatihan daring agar tidak membebani pekerjaan utama mereka.

Alih-alih memaksa guru untuk aktif di PMM, pemerintah seharusnya lebih bijak dengan memberikan insentif bagi mereka yang aktif mengikuti pelatihan secara sukarela. Misalnya, guru yang mengikuti pelatihan daring tertentu diberikan sertifikat yang bisa menambah poin karier. Atau, guru diberikan tunjangan kehadiran untuk setiap pelatihan daring yang diikuti. Dengan cara ini, guru akan termotivasi mengikuti pelatihan tanpa ada unsur paksaan. Pemerintah tetap perlu memastikan kualitas pelatihan daring agar benar-benar bermanfaat meningkatkan kompetensi guru.

Kedua, kualitas materi pelatihan di PMM perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar benar-benar relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kompetensi guru. Saat ini banyak keluhan dari guru bahwa materi pelatihan di PMM kurang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengajar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan pakar pendidikan, psikolog, dan praktisi lapangan dalam menyusun materi pelatihan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi guru saat mengajar. Dengan materi yang relevan, pelatihan daring di PMM akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru.

Selain melibatkan pakar dan praktisi, penyempurnaan materi pelatihan di PMM juga memerlukan umpan balik dari guru pengguna. Guru yang sudah mengikuti pelatihan perlu dimintai masukan mengenai kekurangan materi pelatihan dan saran perbaikan. Umpan balik ini penting agar penyelenggara bisa terus memperbaiki dan menyempurnakan materi pelatihan daring di PMM agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan guru. Dengan materi pelatihan daring berkualitas, diharapkan kompetensi guru Indonesia bisa meningkat. 

Ketiga, perlu dilakukan riset dan penelitian secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas PMM dalam meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. Saat ini belum banyak data dan bukti ilmiah yang menunjukkan apakah pelatihan daring di PMM benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Oleh karena itu, kementerian pendidikan harus rutin melakukan penelitian dengan metode ilmiah untuk mengukur efektivitas program ini. Data-data ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan PMM ke depannya.

Jika dari hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa PMM kurang efektif dalam meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa, maka pemerintah tentu perlu meninjau ulang kebijakan implementasi PMM agar lebih tepat sasaran. Misalnya dengan melakukan perbaikan terhadap materi pelatihan, cara penyampaian pelatihan, atau pun durasi pelatihan. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan metode pelatihan lain yang lebih efektif selain daring. Dengan demikian, program pelatihan guru lewat PMM bisa memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Keempat, perlu dipikirkan skema insentif dan penghargaan bagi guru yang aktif dan berprestasi melalui PMM, misalnya prioritas untuk mengikuti pelatihan lanjutan, akses ke program beasiswa, atau kenaikan pangkat. Saat ini, belum ada skema insentif yang menarik bagi guru untuk aktif mengikuti pelatihan daring di PMM. Padahal, pemberian insentif dapat memotivasi guru untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan daring ini.

Skema insentif ini penting untuk memotivasi partisipasi guru secara sukarela, bukan karena paksaan. Misalnya, guru yang aktif mengikuti pelatihan daring dan mendapat sertifikat dapat diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Atau guru berprestasi diberikan akses ke program beasiswa S2/S3. Bagi guru senior, pelatihan daring di PMM yang berkualitas dapat menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat. Dengan demikian, guru akan termotivasi mengoptimalkan platform PMM untuk meningkatkan kompetensinya tanpa ada unsur pemaksaan.

Kelima, integrasi PMM dengan penilaian kinerja guru perlu dilakukan secara bijak, tidak sekedar formalitas administrasi. Saat ini, banyak guru mengeluh penilaian kinerja mereka hanya berdasarkan laporan keaktifan mengikuti pelatihan daring di PMM. Padahal, mengikuti banyak pelatihan daring belum tentu mencerminkan kinerja guru yang baik di kelas.

Prinsipnya, penilaian kinerja guru harus komprehensif dan utamanya berdasarkan kualitas mengajar di kelas, bukan sekadar jumlah jam pelatihan daring yang diikuti. Misalnya, dengan melakukan observasi langsung di kelas dan survei terhadap peserta didik. Baru kemudian, keaktifan mengikuti pelatihan daring di PMM bisa menjadi salah satu komponen pendukung dalam penilaian kinerja guru, bukan satu-satunya dasar penilaian. Dengan demikian, integrasi PMM dan penilaian kinerja guru dapat dilakukan secara lebih objektif dan bermanfaat untuk peningkatan mutu guru.

Platform Merdeka Mengajar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kompetensi guru dan berdampak positif pada kualitas pendidikan Indonesia. Namun, tanpa perbaikan berkelanjutan dalam implementasi dan materinya, program ini berisiko menjadi beban administratif belaka bagi para guru. Oleh karena itu, komitmen politik pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan reformasi PMM secara menyeluruh dan bijaksana. 

Dengan reformasi PMM yang tepat sasaran dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, program pelatihan daring ini dapat menjadi salah satu motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Tentunya transformasi PMM membutuhkan kerja keras dan tekad kuat dari berbagai pihak. Namun demi masa depan generasi bangsa yang lebih cerah, upaya ini patut dilakukan. Kesuksesan PMM akan menjadi kunci terbukanya pintu emas menuju Indonesia yang makin maju melalui pendidikan.