Pelatihan Paksa Lewat PMM: Obat atau Racun untuk Pendidikan?

Keempat, perlu dipikirkan skema insentif dan penghargaan bagi guru yang aktif dan berprestasi melalui PMM, misalnya prioritas untuk mengikuti pelatihan lanjutan, akses ke program beasiswa, atau kenaikan pangkat. Saat ini, belum ada skema insentif yang menarik bagi guru untuk aktif mengikuti pelatihan daring di PMM. Padahal, pemberian insentif dapat memotivasi guru untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan daring ini.

Skema insentif ini penting untuk memotivasi partisipasi guru secara sukarela, bukan karena paksaan. Misalnya, guru yang aktif mengikuti pelatihan daring dan mendapat sertifikat dapat diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Atau guru berprestasi diberikan akses ke program beasiswa S2/S3. Bagi guru senior, pelatihan daring di PMM yang berkualitas dapat menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat. Dengan demikian, guru akan termotivasi mengoptimalkan platform PMM untuk meningkatkan kompetensinya tanpa ada unsur pemaksaan.

Kelima, integrasi PMM dengan penilaian kinerja guru perlu dilakukan secara bijak, tidak sekedar formalitas administrasi. Saat ini, banyak guru mengeluh penilaian kinerja mereka hanya berdasarkan laporan keaktifan mengikuti pelatihan daring di PMM. Padahal, mengikuti banyak pelatihan daring belum tentu mencerminkan kinerja guru yang baik di kelas.

Prinsipnya, penilaian kinerja guru harus komprehensif dan utamanya berdasarkan kualitas mengajar di kelas, bukan sekadar jumlah jam pelatihan daring yang diikuti. Misalnya, dengan melakukan observasi langsung di kelas dan survei terhadap peserta didik. Baru kemudian, keaktifan mengikuti pelatihan daring di PMM bisa menjadi salah satu komponen pendukung dalam penilaian kinerja guru, bukan satu-satunya dasar penilaian. Dengan demikian, integrasi PMM dan penilaian kinerja guru dapat dilakukan secara lebih objektif dan bermanfaat untuk peningkatan mutu guru.

Platform Merdeka Mengajar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kompetensi guru dan berdampak positif pada kualitas pendidikan Indonesia. Namun, tanpa perbaikan berkelanjutan dalam implementasi dan materinya, program ini berisiko menjadi beban administratif belaka bagi para guru. Oleh karena itu, komitmen politik pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan reformasi PMM secara menyeluruh dan bijaksana. 

Dengan reformasi PMM yang tepat sasaran dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, program pelatihan daring ini dapat menjadi salah satu motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Tentunya transformasi PMM membutuhkan kerja keras dan tekad kuat dari berbagai pihak. Namun demi masa depan generasi bangsa yang lebih cerah, upaya ini patut dilakukan. Kesuksesan PMM akan menjadi kunci terbukanya pintu emas menuju Indonesia yang makin maju melalui pendidikan.