Isu Strategis Kementerian PPPA

Masih banyak orang yang gagal paham tentang keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA), apakah kementerian itu hanya ngurusin perempuan yang memiliki anak saja lalu yang ngurusin laki-laki kementerian mana dong kilah mereka.

Sebetulnya apa saja tugas dan fungsi Kemetrian PPPA tersebut?

Kementerian ini dibentuk 19 April 1983, ternyata sudah cukup  tua juga ya, sudah 36 tahun,  apa saja bidang tugasnya rupanya memang ngurusi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015.

Tugas dan fungsi kementerian ini adalah: menyelengarakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara yaitu:

• Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
• Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.  
• 
  
• Bicara tentang berbagai kasus  khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih sangat banyak, menurut catatan Komnas perempaun tahun 2014 lalu terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan sebanyak 4.475 kasus, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 5.785 kasus, pada tahun 2017 masih terjadi peningkatan yaitu 2.879 kasus kekerasan seksual di ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),  dan sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas.
• Menurut data Komsnas Perempuan tahun 2017 juga terdapat 10 kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga maupun pekera migran.

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tahun 2015 saja terdapat 18 kasus pelecehan seksual terhadap pekerja migran.

Data yang menyedihkan dari Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapanjang Tangerang Banten menyebutkan tahun 2008-2014 terjadi 11.343 kasus pelecehan seksual.

Kondisi di Sumatera utara lain lagi, menurut Ketua Dewan Pengurus Himpunan serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) terdapat 133 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak rupanya terbanyak di 2 kabupaten yaitu Deliserdang dan Serdangbedagai, yang lebih menghawatirkan adalah bahwa 6,7% dari jumlah korban tersebut masih berusia anak.

Data dari Kementerian Agama tahun 2015 menggambarkan ada 398.245 gugatan terdiri dari 113 ribuan gugatan talak oleh suami sedangkan 281 ribuan lebih oleh isteri, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 415.898 gugatan cerai, faktor timbulnya perceraian kebanyakan disebabkan oleh beberapa masalah seperti mis management rumah tangga dan masalah keuangan.

Apabila dihitung presentasi laju perceraian di Indonesia setiap tahunnya maka ternyata terjadi kanaikan sebesar 11.811 kasus perceraian atau 3.33% dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Kemudian tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi perceraian 8,862 atau 2.42% (BPS). Yang menarik adalah provinsi Jawa Timur yang menyandang kasus terbanyak  87.475 kasus tahun 2015, dan 86.491 kasus pada tahun 2016 kemudian tahun 2017 sebanyak 84.839 kasus, sedangkan privinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat selalu bergantian pada posisi kedua atau ketiga

Menurut data Badan Peradilan Agama  (Badilag) Mahkamah Agung bahwa tingkat perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2016 terjadi 1.8 juta  kasus terjadi perceraian sekitar 19.9%, pada tahun 2017 angkanya mencapai 1.9 juta kasus terjadi perceraian sekitar 18.8%.

Merujuk data tahun 2017 terjadi perceraian sebanyak 357 ribu pasang keluarga, mirisnya perceraian terjadi mayoritas pada pasangan usia produktif dan pada usia perkawinan dibawah 5 tahun, sedang usia rerata mereka dibawah 35 tahun.

Menurut Abdul Manaf, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian tertingi untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia ada di Kabupaten Indramayu yang kedua adalah Cimahi serta yang ketiga Kabupaten Cirebon.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) merilis bahwa tahun 2018, jumlah janda yang ada di kota Bandung sebanyak 7.989 orang cerai hidup dan sebanyak 2.004 orang cerai mati, sementara sebarannya hampir merata di 30 kecamatan, namun janda usia muda terbanyak di kecamatan kiara condong sebanyhak 410 orang cerai hidup dan 110 orang cerai mati, jumlah janda muda ternyata selalu meningkat setidaknya kurun waktu 2 tahun terakhir merujuk catatan pada tahun 2016 jumlah janda usia muda di kota Bandung sebanyak 7.562 orang cerai hidup, dan 2.379 cerai mati, jadi jumlah total 9.941 orang.  

Namun angka harapan hidup perempuan Indonesia  lumayan baik 72,2 tahun 2012 dan mengalami kenaikan menjadi 73,06 tahun 2017, sementara kaum pria dari 68,29 menjadi 69,16, sedangkan data tentang lama bersekolah naik dari 7,9  tahun 2015 menjadi 8 tahun, pada 2018, Indeks Pembangunana Manusia (HDI) pada tahun 2015 sebesar 0,6868 naik tipis menjadi 0,694 pada tahun 2017 (UN 2018), tentang Indeks kebahagiaan yang cakupannya adalah kepuasan hidup (life satisfacsion), perasaan, (affection) dan makna hidup (eudaimonia), juga mengalami kenaikan dari 68 tahun 2014 menjadi 70 tahun 2017 (BPS tahun 2018).

Mengapa kita perlu membahas berbagai kasus dengan pedekatan angka-angka, supaya ada bukti kongkrit sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi-Makruf Amin  (2019-2024) untuk menentukan rencana strategik dan program kerja prioritas yang  harus disesesuaikan dengan Visi dan Misi atau RPJM yang merupan jani kampanye beliau sekaligus menyesuaikan orang yang patut serta pantas  menjadi menteri PPPA.

Sebelum memberikan pointers dan matriks sebiaknya kita simak dulu apa saja program prioritas Kementerian PPPA tahun 2019.

Setelah mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp493,6 miliar walaupun lebih kecil dari tahun lalu menteri Yohana Yembise sangat yakin mampu memaksimalkan anggaran tersebut.

Ada 17 butir agenda utama program prioritas antara lain:

• Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan , kesehatan dan pembangunan keluarga:
• Pembentukan model pusat pemberdayaan perempuan (sekolah perempuan dan women technical college), Pada 2019, sekolah perempuan akan dibuat di kabupaten , yakni kabupaten Timur Tengah selatan dan kabupaten Waropen.
• Penetapan kurukulum yang responsif gender di perguruan tinggi.
• Penguatan pelibatan laki-laki dalam menurunkan angka kematian ibu.
• Promosi peran perempuan dalam pencegahan dan pengedalian HIV AIDS, TB dan malaria.
• Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di bidang ekonomi'
• Melakukan kerja sama pelatihan tenaga kerja  bersama pemerintah Saudi Arabia.
• Peningkatan keterwakilan politik perempuan dan pengambilan keputusan.
• Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Peningkatan kualitas layanan bagi perempaun dan anak korban kekerasan.
• Hibah Mobil Perlindungan Perempuan  (MOLIN) dan Motor Perlindungan Anak (TORLIN.
• Unit Pelaksana Teknis Daerah  Pemberdayan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
• Peningkatan kualitas penanganan  perdagangan orang.
• 
  
• Prioritas Program Perlindungan Anak:
• Peningkatan perlindungan , penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban  kekerasan.
• Hibah MOLIN dan TORLIN.
• Peningkatan kemitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di pedesaan melalaui Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat (PATBM).
• Peningkatan perlindungan khusus anak.
• Pengembangan kabupaten /kota  layak anak.
• Pemenuhan hak sipil anak.
• Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan.
•  Peningkatan sarana publik ramah anak.
• 
  

           Perioritas Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PPPA:

• Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
• Satuan petugas perlindungan perempuan dan anak (SATGAS PPA). 
• 
  
• MATRIKS ANALISIS ISU-ISU STRATEGIK & TAKTIKAL

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA) 2019-2024.

NO

ISU

INSTITUSI TERKAIT

KEDEPUTIAN

STRATEGI

KETERANGAN

1

Indeks Pembangunan Gender masih rendah :

 (IPG) : Tertingi Sumbar(94.74), terendah Papua (78.52)

Pemda, assosiasi, Stakes holders, Perguruan Tinggi

PUG, PM

Kebijakan, koordinasi, Literasi, inklusi, edukasi, sekolah perempuan, serta pendampingan berkelanjutan

Kurikulum paktik memahami gender, ilmu ekonomi & bisnis, Sinergi, kolaborasi, PKS dengan Stakes Holders

2

Angka Harapan Hidup Perempuan Indonesia : 72,78 terendah di Asean

Singapore (84.26) dan DKI Jakarta tertinggi 75.21

Kemenkes, swasta, assosiasi perempuan

PHP, PM

Kebijakan, koordinasi, bekerja sama, Sinergi kolabarasi dgn stake holders kesehatan

Praktik hidup sehat, sinergi, kolaborasi, PKS

3

Harapan Lama Sekolah Perempuan (HLS): (Jakarta terbaik)

 NTT & Papua terendah (81)

Pemda, Dikbud, Assosiasi guru, assosiasi perempuan

PHP, PM

Program Sinergi, koordinasi dgn pemda, sekolah

Insentif, motivasi, sinergi, kolaborasi, PKS

4

Presentase Sumbangan Pendapatan Perempuan

DUDI, assosiasi perempuan, komunitas laki-laki

PHP, PM

Literasi wirausaha & tingkatkan kompetensi SDM

Pendekatan ekonomi, klas bisnis, DUDI, Assosiasi terkait

5

Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Parpol, parlemen, organisasi perempaun, Organisasi Laki-laki, institusi asing

PHP, PM

Literasi, diklat politik, sinergi dgn partai & parlemen

Memotivasi, Kerja sama, dgn Organisasi laki-laki

6

Perkembangan Presentase Pencampain Tenaga Perempuan Manager, Profesional, Adm & Teknisi masih rendah

Kemennaker, DUDI

PHP, KG, PM

Sinergi, koordinasi dgn Kemennaker, DUDI, assosiasi Pengusaha, assosiasi profesi

Pendekatan HCM

7

Kasus KDRT masih tinggi

Penegak hukum

PHP,PA

Literasi, koordinasi dan pendampingan, penguatan UPTD PPA, PATBM, pendekatan He for She dan keluarga

Literasi keluarga, advokasi, pembelaan & pendampingan hukum

8

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi

Penegak hukum, assosiasi advokat

PHP, PA, PM

Bekerja sama sinergi, koordinasi dengan penegak hukum, pengutan UPTD PPA, PATBM

Literasi ICT, keluarga, pencegahan, advokasi, hukum

9

Jumlah lansia Perempuan lebih banyak dibanding Laki-laki

 

Kemenaker, pemda, swasta, CSV  perusahaan

PHP, PM

Diklat & kompetensi utk lansia perempuan & Laki-laki

HCM

10

Tingkat pengangguran terbuka perempuan (6,37) 2015/ laki2 (6,07), Tingkat partipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kemenaker, assosiai pengusaha, Komunitas Laki-laki, DUDI

PHP, PM

Koordinasi, Vokasi khusus, wirausaha, kursus, industri rumahan, UMKM, He for She

Eekonomi, bisnis, skil, kompetensi, Kewirausahaan, HCM, pendekatan RI 4.0

11

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), baru 2 Provinsi & 16 Kabupaten 2018

Pemda, CSV

PA, TKS

Kebijakan, Jumlah ditambah, program Sinergi dengan pemda, DUDI, sekolah

 Sinergi berkelanjutan, Kolaborasi, PKS dgn stakes holders

 

12

Rute Aman & Selamat ke/dari sekolah (RASS)

Pemda, swasta, Kemenhub, CSV

perusahaan

PA, TKA

Program khusus, Sinergi, koordinasi dgn pemda, dinas perhubungan, swasta

 Standard Trasfortasi dan keamanan

13

Usia Anak Kawin (Pernikahan Anak) masih banyak

Komunitas agama, BKKBN, MUI, Muhammadiyah dll

PA, TKA

 Kebijakan, koordinasi, menurunkan jumlah, Bersinergi dgn tokoh agama dan tokoh masyarakat

Diklat anak pra nikah, keluarga, budaya, ekonomi & bisnis, kampanye

14

Perceraian masih tiggi

Tokogama, DUDI

PHP, PM

Kebijakan, koordinasi, penurunan jumlah, bekal pra/pasca  nikah , Sinergi dgn pemda BKKBN, tokoh agama dan tokoh  masyarakat

Diklat Pra dan pasca nikah

 & keluarga, budaya, ekonomi

dan bisnis

15

Perdagangan anak

Pemda, sekolah, penegak hukum

PA, TKA, PM

Kebijakan, koordinasi, Pengutan UPTD PPA,PATBM, Bekerja sama dgn penegak hukum dan TOGAMA

Penegakan  hukum, lietrasi ICT, agama, budaya, ekonomi & bisnis, DUDI

16

Prestasi Perempuan & Anak

Dikbud, pemda

PHP, PA, TKA, PM

Program awards perempuan dan anak berprestasi, penguatn  He for she

Motivasi , Coaching klinik, Budaya berpretasi tinggi, kampanye

17

Air Susu Eksklusif untuk anak

Kemenkes, pemda, keluarga

PA, TKA, PM

Literasi dan pendampingan berkelanjutan

Budaya, gaya hidup sehat

18

Pengendalian Tembkau utk mengurangi bahaya rokok terhadap perempaun dan anak

Kemeskes, kemendikbud, keluarga

PHP, PA, PM

Kebijakan, koordinasi Program, bekerja sama dgn swasta, media

Budaya sehat, Sinergi, forum, kampanye medsos

19

Sumber Daya Manusia

(SDM) menuju Human Capital Management (HCM)

Kemen PPPA

Sekretariat, Inspektorat, semua kedeputian

Kebijakan, program HCM, merit sytem, complien 9 pilar TRI 4.0

Hight achievement motivation

20

Penanggulangan penyakit HIV AIDS, TB, malaria

Kemenkes, BKKBN, pemda

PHP, PA, PM

Kebijakan, program sinergi

Pendidikan, budaya, kampanye

21

Partisipasi  Aktif Lembaga Masyarakat

Masyarakat, seluruh pemangku kepentingan

PM

Kebijakan dan program sinergi bersama masyarakat semua sektor terkait secara berkelanjutan

Sinergitas, kolaborasi, PKS, forum bersama, kampanye

22

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Anak

Kemen PPPA, pemda, penegak hukum, Masyarakat

PM

Kebijakan, program, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dgn masyarakat pemangku kepentingan, bentuk Forum Sinergi

Proaktif, Sinergitas, kolaborasi berkelanjutan,

23

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kepolisian, penegak hukum, pemda, masyarakat, komunitas  laki-laki

PHP, PA, TKA, PM

Kebijakan perlindungan, koordinasi, kota/kabupaten ramah perempuan dan anak, bentuk Forum Sinergi

Sinergitas, kolaborasi, Proaktif, desa ramah perempuan dan anak, peningkatan perlindungan berkelanjutan

24

Buruh migran, Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

Kepolisian, kemenlu, pemda, kedubes, Negara tujuan, BNP2TKI, PJTKI

PHP, PA, PM

Kebijakan perlindungan, koordinasi, PKS dengan Negara Tempat  Pekerja

Proaktif, advokasi berkelanjutan

25

Kreatifitas dan Inovasi, efisiensi tiada henti

Sekretariat, Inspektorat, semua kedeputian

Kebijakan rewards and funishment sytem, program awards

Pendekatan 9 pilar Revolusi Industri 4,0

Analisis isu-isu strategik Kementerian PPPA ini semoga bermanfaat setidaknya sebagai masukan untuk Presiden Jokowi-Makruf Amin dalam memilih menterinya yang pantas dan patut untuk menjadi pembantu di kabinet mengaktualisasikan RPJM atau program kampanye beliau untuk masa bakti 2019-2020, selain melanjutkan program SDGs dan perkembangan peran perempuan muslim di Negara-negara berpenduduk muslim terbanyak, posisi Indonesia sangat strategis berpeluang menjadi leading apalagi dengan pendekatan He For She dan pemberdayaan ekonomi sekaligus merupakan exposure yang bernilai tinggi.   

#Syahnan Phalipi & Co.

#Management & Legal Specialist.

#Ketua Umum/Founder DPP Hipmikindo.

#CEO Java Lawyer International.

#Pegiat PPPA & Anggota Pimpinan Forkomnas PPPA.