Provinsi Jambi, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat hilirisasi industri di Indonesia. Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas strategis seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, Jambi menghadapi peluang sekaligus tantangan untuk mengelola sumber daya ini secara lebih optimal. Dalam konteks ini, Gubernur Jambi terpilih dihadapkan pada tugas berat untuk merealisasikan hilirisasi sebagai agenda prioritas pembangunan.
Hilirisasi industri adalah proses meningkatkan nilai tambah produk dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Langkah ini bukan hanya memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional. Sebagai contoh, pengolahan karet mentah menjadi produk karet jadi, atau pengolahan minyak sawit menjadi produk turunan seperti biodiesel, margarin, atau kosmetik, dapat meningkatkan nilai ekspor sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru di Jambi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, produksi karet rakyat pada tahun 2022 mencapai 353.228 ton, mengalami penurunan dari 356.796 ton pada tahun 2021. Â Sementara itu, kelapa sawit merupakan komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di Provinsi Jambi, dengan 271.702 unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan komoditas ini. Data ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan, khususnya karet dan kelapa sawit, memainkan peran penting dalam perekonomian daerah.
Implementasi hilirisasi di sektor-sektor ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai ilustrasi, kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan telah meningkatkan nilai ekspor produk olahan nikel dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun pada tahun 2022. Meskipun data spesifik untuk Jambi belum tersedia, potensi peningkatan serupa dapat diharapkan jika hilirisasi diterapkan pada komoditas unggulan daerah.
Selain itu, hilirisasi industri juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah memerlukan tenaga kerja dengan berbagai keahlian, mulai dari teknis hingga manajerial. Dengan demikian, hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi.
Namun, tantangan dalam mewujudkan hilirisasi industri di Jambi tidaklah ringan. Keterbatasan infrastruktur, kebutuhan investasi yang besar, dan ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran Gubernur Jambi terpilih sangat krusial dalam merumuskan kebijakan strategis yang dapat mendorong hilirisasi dan membawa Provinsi Jambi menuju babak baru pembangunan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan.
Tantangan dan Potensi
Provinsi Jambi memiliki potensi besar dalam pengembangan hilirisasi industri, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Kekayaan alam Jambi yang melimpah, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, memberikan peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Namun, meskipun memiliki potensi yang menjanjikan, pengembangan hilirisasi di Jambi masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan hilirisasi adalah keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, pelabuhan, dan pasokan energi masih belum memadai untuk mendukung aktivitas industri pengolahan secara optimal. Sebagai contoh, kemacetan yang sering terjadi di Jembatan Batanghari 1 telah mengakibatkan peningkatan biaya logistik dan distribusi barang, sehingga menghambat efisiensi sektor industri. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada produktivitas industri tetapi juga memperbesar kesenjangan antara potensi dan realisasi hilirisasi. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jambi juga mencatat bahwa infrastruktur pendukung di kawasan industri seperti Ujung Jabung masih membutuhkan pengembangan signifikan untuk menarik investor dan mempercepat proses industrialisasi.
Selain itu, permodalan yang terbatas dan rendahnya keterampilan kewirausahaan di kalangan petani dan pelaku usaha kecil turut menjadi kendala besar. Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, menyoroti bahwa petani karet dan kelapa sawit sering kali hanya mampu menjual bahan mentah karena keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan proses hilirisasi. Upaya pemberdayaan terhadap kelompok petani dan pelaku usaha kecil menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan ini. Pemerintah daerah telah mulai memberikan bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan, tetapi langkah tersebut perlu diperluas dan dilakukan secara konsisten untuk menghasilkan dampak yang signifikan.
Regulasi yang kompleks dan ketidakpastian kebijakan juga menjadi faktor penghambat investasi di sektor pengolahan. Gubernur Jambi, Al Haris, baru-baru ini menawarkan peluang investasi kepada Duta Besar India untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan komoditas di Jambi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan minat investor asing, namun regulasi yang lebih ramah dan efisien tetap diperlukan untuk mewujudkan hilirisasi yang kompetitif. Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan hilirisasi sebagai strategi pembangunan ekonomi. Misalnya, di sektor mineral, kebijakan hilirisasi telah meningkatkan nilai ekspor produk olahan nikel di Indonesia dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun data spesifik untuk Jambi belum tersedia, potensi serupa dapat dicapai jika proses hilirisasi diterapkan pada komoditas unggulan daerah seperti karet dan kelapa sawit.
