Namun, ditengah kenyataan tahun politik yang semakin disruptif, sulit rasanya pihak petahana membuat pertahanan politik, kecuali memang "berlindung" dibawah kelompok-kelompok akomodasionis yang disebutnya sebagai kalangan "Islam moderat".
Wacana agama-negara dan berbagai artikulasinya memang seakan tak pernah hilang menjadi bagian dari sejarah panjang kepolitikan di Indonesia. Jika dulu depolitisasi Islam dipaksakan oleh rezim Orde Baru dengan membuat berbagai struktur artifisial sebagai bentuk "kompromi politik" negara dengan berbagai kalangan Islam, di masa Jokowi ini malah terkesan sebaliknya.Â
Perlawanan kelompok Islam tampak kuat mewarnai rezim pemerintahannya, bahkan isu soal dirinya yang anti-Islam seolah terus ditanggapi tak habis-habisnya dalam setiap kunjungan resminya ke berbagai wilayah.Â
Pada akhirnya, soal Islam moderat terasa keluar dari konteksnya, hanya menjadi alat kepentingan penguasa untuk memberangus kelompok-kelompok Islam lainnya bahkan sedikitpun tak ada ruang bagi mereka.Â
Disinilah saya kira, perlu bagaimana mengimplementasikan suatu politik yang "kompromistis" yang tidak berlebihan juga tidak "memihak" sehingga warna Islam moderat tampak hadir sebagaimana mestinya, bukan dibuat-buat atau seolah-olah diciptakan untuk kepentingan kekuasaan.
