Soal kontestasi membaca alQuran ini lalu secara cepat direspons oleh mantan guru ngaji para kandidat dengan memberikan berbagai testimoni. Seolah ada upaya untuk "menggagalkan" kontestasi terbuka sebagaimana undangan dari para dai di Aceh, karena cukuplah testimoni para guru ngaji capres yang meloloskan para muridnya sebagai capres yang "pandai" mengaji.
Jadi atau tidaknya menggelar kontestasi baca alQuran nanti, saya justru beranggapan betapa soal "politisasi" sudah merambah kitab suci yang seolah menjadi "pembenaran" dalam ukuran-ukuran politik. Agama saja sudah ditelikung sedemikian rupa demi kepentingan politik, lalu kini kitab suci justru mendapat gilirannya hanya dikontestasikan demi tujuan kekuasaan.
Sungguh, kitab suci alQuran adalah firman Tuhan Yang Mulia yang dibumikan melalui pembacaan atas teks-teks, dipahami, dan yang paling penting adalah bagaimana soal penghayatan atas seluruh isinya dan teraktualisasikan dalam setiap kehidupan sehari-hari.
AlQuran tidak sebatas ditujukan kepada satu umat saja, tetapi menyeluruh melampaui ikatan-ikatan solidaritas keumatan mengingat seluruh apa yang termaktub didalamnya jelas bernilai universal. Lalu, ketika alQuran hanya dipahami dalam konteks "bacaan" lalu sekadar dikontestasikan demi ukuran kebenaran politik, jelas malah mereduksi nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci itu sendiri.
Saya mungkin termasuk salah satu yang menyayangkan adanya himbauan agar para kandidat capres dites bacaan alQurannya dengan ditonton orang banyak. Dengan kontestasi seperti itu, jelas akan timbul persepsi beragam ditengah masyarakat atau mungkin saja malah menuai bahan ejekan atau tertawaan misalnya, ketika ada kesalahan baca dari kontestan yang membaca ayat-ayat alQuran.
Belum juga digelar, soal tes baca alQuran para kandidat ini sudah menjadi ajang "adu garang" para politisi diantara dua kubu yang mempolitisasinya melalui berbagai cara. Ada pihak yang menyerahkan hal ini kepada KPU dan ada pula yang merasa siap mengikuti himbauan dengan sangat meyakini bahwa kandidatnya pasti bakal lolos tes baca alQuran dengan baik. Â
Sungguh disayangkan, bahwa kenyataan politik yang terus menerus kehilangan sisi rasionalitasnya karena terlampau diseret-seret kedalam wilayah agama, menambah Pilpres 2019 kali tampak semakin rumit. Ukuran-ukuran gagasan dan ide melalui penguatan visi-misi setiap kandidat harus kandas ditengah perebutan pengaruh yang sedemikian tajam dan menohok diantara kedua belah pihak yang berkontestasi.
Agama yang semestinya berada dalam segmen yang paling privat justru diumbar kedepan publik sebagai "alat pembenaran" dalam konteks politik. Disadari maupun tidak, umat Islam seolah sedang "diadu domba" untuk memperebutkan kekuasaan politik, melihat pada diksi-diksi keagamaannya yang marak menjadi "jualan" ditengah publik.
Kenyataannya, politik guru ngaji seolah menampilkan keberadaan ranah politik yang sesungguhnya, karena mereka kemudian memberikan semacam "legitimasi keagamaan" kepada para kandidat yang saat ini tengah diusungnya. Makna demokrasi tampak semakin kabur ditengah menguatnya simbol-simbol keagamaan yang dipertontonkan bahkan kerap menjadi alat pembenaran bagi legitimasi politik kekuasaan.
Politik guru ngaji seolah menemukan momentumnya di Pilpres kali ini, bahkan dalam bentuk derivasinya yang lebih jauh, melampaui nilai-nilai politik itu sendiri yang seharusnya mengedepankan ciri khasnya yang rasional.
Bagi saya, ini gejala yang cukup aneh dalam sepanjang sejarah kepolitikan Indonesia karena baru kali ini para guru ngaji "berpolitik" dengan memberikan testimoni sebagai "legitimasi" atas setiap capres yang didukungnya.
