Menanti Hasil Ijtima' Ulama Soal Kandidat Capres 2019

Walaupun kenyataannya ada saja para pemilih yang merepresantisakan pilihan politiknya berdasarkan rasa keagamaan, tetapi jumlahnya tak mungkin signifikan. Terlebih bahwa masyarakat justru akan lebih nyaman "mengikuti" para ulama yang jauh dari kecenderungan politik-kekuasaan dibanding menerima hasil ijtima' dari ulama yang dikategorikan sebagai "ulama politik".

Jangan sampai nanti ada kesan triumfalisme yang mampir pada perhelatan Pilpres 2019 kali ini, di mana muncul suatu sikap atau keyakinan bahwa kelompok merekalah yang lebih unggul dari sisi doktrin keagamaan, budaya, atau sistem sosial yang selalu merasa menang dari kelompok lainnya.

Bagi saya, Islam tak mengenal triumfalisme, sebagaimana tercermin dalam surat al-Baqarah 247, di mana pengangkatan Thalut menjadi raja bukan atas dasar keyakinan "lebih unggul" secara doktrin keagamaan atau sistem sosial, tetapi lebih kepada "pilihan" Tuhan didasarkan pada tipikal pemimpin yang luas ilmunya dan kemampuan fisiknya yang mumpuni. Dua kriteria ini saja sudah menafikan prinsip triumfalisme yang cenderung merasa paling unggul dari pihak lainnya.

Tapi, saya kira ada baiknya kita menunggu hasil ijtima' ulama soal siapa yang nanti diusung sebagai kontestan politik di Pilpres 2019. Dalam sistem demokratis, kebebasan memilih dan menentukan pilihan tentu saja bagian yang menjadi ranah kebebasan individual. Bahkan, tak ada larangan untuk menentukan atau mengusung siapapun kandidat yang dilabeli kemudian dengan kandidat hasil ijtima' ulama.

Saya tentu saja menghormati sikap ulama yang peduli dalam hal terobosan baru dalam kontestasi politik yang sebelumnya justru tak pernah ditunjukkan secara formal. Menanti hasil ijtima' ulama soal kandidat capres pada akhirnya akan menunjukkan, apakah memang itu murni dorongan agama dalam rangka "islah" (perbaikan sosial) ataukah sekadar hasrat politik agar mereka juga mampu terakomodasi dalam ruang-ruang kekuasaan. Wallahu a'lam.