"Pesta demokrasi"
Begitu Pak Tito Karnavian menginginkan istilah "tahun politik" lebih diperhalus sehingga tidak terkesan menakutkan bagi sebagian pihak. Tahun politik memang serasa "menakutkan", karena di dalamnya banyak terjadi friksi antargolongan untuk saling berebut pengaruh soal bagaimana kandidatnya dapat menjadi pemenang dalam suatu ajang kontestasi politik.
Jika saat ini ramai soal siapa yang pantas menjadi cawapres bagi kandidat capres terkuat Joko Widodo (Jokowi), maka seharusnya ada juga yang mengusung siapa calon kandidat presiden yang bakal mampu mengalahkan Jokowi. Hingga saat ini, capres alternatif yang sejauh ini dijagokan untuk menjadi penantang Jokowi hanyalah Prabowo Subianto, walaupun pendeklarasian dirinya sebagai capres belum juga terlaksana.
Tampaknya, masih banyak para kandidat yang menghitung-hitung soal kepantasan dirinya terjun dalam suatu ajang kontestasi politik nasional. Tak terlepas dengan Prabowo Subianto yang telah tiga kali gagal memenangkan pemilu presiden, tetap berhitung dengan cermat, soal "kepantasannya" maju sebagai capres alternatif pada pilpres 2019 mendatang. "Saya ikut tiga kali pemilu. Yang pertama naif, kedua agak naif, dan sekarang masih seminaif," kata Prabowo pada 2014 yang lalu dalam sebuah forum diskusi di Yogyakarta. Semoga pada pemilu kali ini, Prabowo dapat meneguhkan hati dan siap menjadi capres alternatif yang akan menjadi penantang Jokowi.
Menarik mencermati pesta demokrasi belakangan ini, dimana kecenderungan berbagai kekuatan politik, masih sebatas penjajagan untuk menawarkan diri menjadi cawapres alternatif bagi Jokowi dan bukan capres alternatif. Sulit untuk tidak menyatakan, bahwa Jokowi pun masih berburu cawapres alternatif yang dapat mendampinginya di pilpres mendatang.
Beberapa kali momen kenegaraan, Jokowi tampak terlihat menggandeng beberapa tokoh parpol untuk mendampinginya, sekadar memberikan pemahaman kepada publik, bahwa dirinya memang sedang melakukan penjajakan siapa kandidat yang paling pantas disandingkan nanti. Terakhir, Jokowi bahkan tampak mesra dengan ketum PPP M Romahurmuziy, berada dalam satu pesawat dan satu kendaraan ketika mengunjungi Pesantren Kempek di Cirebon, menghadiri acara pernikahan cucu tokoh kharismatis NU, KH Maimoen Zubair.
Momen Jokowi dengan beberapa tokoh parpol sedikit tenggelam di tengah kemeriahan Partai Demokrat (PD) menggelar rapimnasnya di Bogor beberapa waktu lalu. Anak emas Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak dielu-elukan sebagai kandidat yang sangat cocok mendampingi Jokowi di pilpres tahun depan.
Jokowi-pun tampaknya memanfaatkan momen ini sebagai penjajakan sekaligus pendekatan politik kepada PD agar mau mendukungnya sebagai capres 2019. Keberadaan AHY yang terus menanjak popularitasnya sejak keikutsertaan dirinya di Pilkada Jakarta tahun lalu, cukup menjadi bargaining politik yang mungkin saja dilirik Jokowi menjadi kandidat cawapres yang diinginkannya. Gagal menjadi gubernur Jakarta, tapi sukses menjadi wapres merupakan bagian dari cara PD mempertahankan eksistensi kekuatan politiknya, setelah SBY tak mungkin lagi berkesempatan menjadi presiden.
PD sudah sejak lama memiliki antusiasme yang tinggi untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan dan hal ini tentu saja tak mungkin dilepaskan dari ketokohan SBY yang cukup sentral didalamnya. AHY memang menjadi prioritas utama yang digadang-gadang bakal meneruskan trah politik SBY dalam sistem kekuasaan politik. Menariknya, elektabilitas AHY juga tampak merangkak, seperti hasil survei yang dirilis SMRC pada Desember 2017 lalu, yang menempatkan AHY memiliki elektabilitas 12,7 persen, terpaut lebih tinggi dibanding Prabowo yang hanya 10,5 persen. Menarik bukan?
Melihat pada perolehan hasil survei para kandidat capres berdasarkan persepsi masyarakat, memang seringkali menjadi acuan siapapun untuk berhitung secara cermat, siapa yang pantas menjadi capres altenatif untuk menundukkan Jokowi di panggung politik. Beberapa kandidat yang sempat ramai di publik, seperti Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar, atau Zulkifli Hasan nampaknya masih sulit untuk mengalahkan elektabilitas Jokowi maupun Prabowo.
Memang, ada isu pembentukan "poros baru" yang akan mengusung kandidatnya sendiri diluar capres Jokowi dan Prabowo walaupun hal ini masih sulit diwujudkan, mengingat calon alternatif yang ada kemungkinan diambil dari kader internal parpol, bukan berasal dari luar. Jika untuk sekadar memenuhi 20 persen presidential treshold, maka sangat mudah membuat poros ketiga, namun kenyataan menentukan siapa capres alternatifnya, saya rasa akan mengalami kesulitan tersendiri.
