Kepatuhan Dedi Mulyadi, Kegalauan Golkar

Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018 yang baru akan digelar, ternyata banyak menyisakan kegalauan banyak parpol. Sebut saja, Golkar, yang sudah memiliki kadernya sendiri yang "nyalon" di ajang kontestasi, malah sama sekali tak dilirik. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang justru moncer karir politiknya di Jabar lebih "dianggap" oleh parpol lain dibanding oleh Golkar, parpol yang dipimpin oleh dirinya sendiri di Jabar. 

Tak jauh berbeda dengan PKS, yang seharusnya mempunyai kesamaan ideologis dengan Ridwan Kamil (Emil), kandidat yang dijagokan Golkar, Nasdem, PKB dan PPP, malah menyeberang kepincut kandidat yang sedang diincar oleh PDIP, yaitu Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar. Merapatnya PKS ke PDIP di Pilgub Jabar, kemudian banyak disebut berbagai kalangan sebagai koalisi "religius-nasionalis", karena sangat jarang parpol "religius" seperti PKS mau berkoalisi dengan parpol-parpol berideologi "nasionalis".

Dedi memang harus menelan pil pahit, ketika Golkar justru lebih memilih Emil dibanding dirinya sebagai kandidat di Pilgub Jabar. Memang sulit, di mana-mana soal pilihan kandidat, tetap harus mendapat restu dari elit pusat sebagaimana para elit Golkar kemudian menjatuhkan pilihan pada Emil dan "mendepak" Dedi Mulyadi dari kontestasi. 

Yang paling mengharukan, SK dukungan Golkar telah disepakati para elitenya dan diserahkan kepada Dedi agar mau patuh terhadap mekanisme kepartaian. "Politik memang menyakitkan Kang Dedi", dan hal ini tentu saja membuat Dedi kecewa, karena sebagai kader yang membesarkan Golkar di Jabar, justru "dikecilkan" perannya oleh para elit di pusat. Saya rasa, soal "kepatuhan politik" semestinya tak diiringi oleh sikap arogansi para elite, tetapi bagaimana sebuah sistem mampu membesarkan para kadernya, bukan mematikan karir politik mereka.

Sulit untuk dipungkiri, kondisi parpol dan kepolitikan belakangan cenderung lebih bernuansa "pragmatisme" akibat komersialisasi dunia politik yang sulit dihindarkan. Politik lebih dilihat dalam realitas jangka pendek: melihat kandidiat yang tingkat elektabilitasnya tinggi oleh hasil survei, tak perlu punya kesamaan ideologis, dan biaya politik lebih murah, tetapi keuntungan politik "keekonomian" lebih besar.

Hampir sangat jarang dijumpai, masyarakat mau mendiskusikan masalah-masalah ideologis, tetapi mereka lebih suka pada hal-hal yang bersifat pragmatis. Hal inilah yang terjadi di hampir fenomena parpol, tak lagi melihat sisi kepolitikan yang luhur dan bermartabat, tetapi bagaimana secara pragmatis dapat membuat keuntungan-keuntungan politis dapat dirasionalisasikan. Buat apa keluar biaya politik lebih besar, jika sudah ada kandidat yang secara survei memiliki elektabilitas yang tinggi, karena mengusung kader sendiri belum tentu menang.

Memang, di tengah era keterbukaan saat ini, realitas masyarakat yang cenderung pragmatis dalam soal pilihan politik, namun tak selalu linier dengan kesempatan yang sama bagi setiap kandidat manapun untuk memenangkan sebuah kontestasi. Demokratisasi telah mengubah sistem otoriter menjadi lebih terbuka dalam setiap proses-proses politik, sehingga, para kandidat yang dulunya harus mendapatkan "restu" dari penguasa, sekarang ini harus mampu mendapatkan kepercayaan yang besar langsung dari masyarakat. 

Inilah saya kira, bahwa kondisi ini sebenarnya memberikan kesempatan yang sama, baik parpol ataupun kontestan politik untuk memperoleh kemenangan melalui dukungan langsung dari masyarakat. Namun persoalannya, benarkah sebuah survei mampu menguak secara ril bahwa elektabilitas tinggi seorang kandidat sebanding dengan dukungan publik?

Kebanyakan parpol dalam kontestasi politik selalu mengalami kegalauan, antara mendukung kadernya dalam kontestasi atau memilih kandidat lain berdasarkan hasil survei. Inilah yang sedang dialami Golkar, ketika dihadapkan pada realitas kandidat di Pilgub Jabar 2018 nanti. Dukungan Golkar secara resmi kepada Emil dan menanggalkan kadernya sendiri adalah refleksi kegalauan politik terutama akibat komersialisasi dunia politik yang semakin membuat fenomena parpol belakangan cenderung pragmatis.

Saya malah mengapresiasi sikap PDIP di Pilgub Jabar yang tak mengalami kegalauan politik. PDIP masih tetap mengusung aspek "ideologis" dengan mengadakan kegiatan selektif, memanggil para kandidat yang berkualitas guna mengukur sejauh mana mereka "kompeten" dalam hal keterlibatan mereka dalam sebuah kontestasi. PDIP tak melulu berpatokan pada mekanisme elit pusat, tapi lebih banyak diserahkan pada elit parpol tingkat daerah dimana mereka berkontestasi.

Walaupun pada akhirnya, persetujuan secara menyeluruh soal pilihan kandidat, tetap harus mendapat restu politik dari para elit di tingkat pusat. Sejauh ini, saya rasa, ada dua nama kandidat yang mengerucut di sisi parpol berlambang banteng ini, yaitu Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar. Keduanya, bisa jadi pada akhirnya disepakati dan diusung oleh PDIP untuk maju sebagai kontestan di Pilgub Jabar, menghadang Emil yang selama ini banyak dilirik oleh banyak parpol akibat hasil survei.

Saya kira, "kepatuhan" politik Dedi terhadap keputusan Golkar yang mengusung Emil di Pilgub Jabar, bukan berarti dirinya menolak ketika dicalonkan oleh PDIP dan parpol pengusung lainnya untuk maju di Pilgub Jabar mendatang. Kepatuhan, tentu saja adalah Dedi merelakan dirinya tak diusung Golkar dan meminta kepada seluruh kader Golkar untuk memilih kandidat yang secara resmi diusung parpol berlambang beringin ini.

Soal dirinya diusung oleh PDIP dan parpol lainnya, itu adalah persoalan lain, karena dirinya tentu saja tak didukung kader Golkar, tetapi didukung kader parpol lain yang merasa selaras dengan ideologi politik Dedi Mulyadi. Jika pada akhirnya memang benar, PDIP menjatuhkan pilihan pada "Dua D" (Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar), maka sulit bagi Dedi Mulyadi menolak untuk tidak mengikuti kontestasi. 

Kemungkinan terberat barangkali, Dedi segera menanggalkan jaket kuning kebesarannya dan berganti baju parpol lain yang konsekuensinya, Dedi tak lagi bernaung di parpol yang selama ini dipimpinnya. Kepatuhan Dedi menjadi kegalauan Golkar, ditengah menguatnya pragmatisme politik akibat kebutuhan jangka pendek arus komersialisasi dunia politik.