“There is no free lunch”, demikian sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang seringkali dikonotasikan terhadap banyak hal, biasanya ketika dihubungkan dengan seseorang yang memperoleh kesempatan dalam mendapatkan privilege untuk sebuah jabatan politik.
Privilege atau keistimewaan ini tentunya tidak diperoleh secara gratis, tetapi melalui beragam kepentingan yang dibuat sehingga mempengaruhi seseorang dalam kesempatan dipilih atau terpilih menempati jabatan atau kedudukan secara politik.
Seseorang yang ingin mendapatkan kekuasaan, pasti sudah membayar mahal atas segala upayanya, baik itu membangun koneksi, kedekatan dengan unsur kekuasaan dan kepentingan atau upaya-upaya transaksional yang dijalankan untuk dapat meraih sebuah jabatan publik.
Sangat naif jika kemudian ada yang menyatakan, misalnya, “sebuah pergantian itu adalah hal wajar, rotasi itu biasa dalam hal penyegaran kekuasaan” tanpa melihat lebih jauh lagi, bahwa sebenarnya ada unsur-unsur kepantingan yang terlibat didalamnya.
Publik saat ini sedang menyoroti soal pergantian Kepala BIN (KaBIN) yang terkesan “mendadak” dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengajukan calon tunggal Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso yang selama 13 bulan ini telah memimpin organisasi intelijen negara. Jika dilihat dari umur masa jabatannya menjadi kabin, Sutiyoso termasuk yang paling singkat diantara kabin lainnya yang pernah ada.
Mantan KaBIN AM Hendropriyono pernah menjabat selama 3 tahun (2001-2004), sebelumnya Syamsir Siregar bahkan 5 tahun (2004-2009) dan Marciano Norman 4 tahun (2011-2015) dan terakhir Sutiyoso hanya 13 bulan (Juli 2015-September 2016).
Memang, dalam undang-undang soal jabatan kabin tidak disebutkan secara eksplisit berapa lama jabatan yang harus diemban oleh seorang KaBIN, hanya saja ketika jabatan kabin yang diberikan cukup singkat kepada Sutiyoso, dengan alasan senormatif apapun tetap akan menimbulkan banyak pertanyaan di benak publik.
Hal ini sangat berkaitan dengan tugas KaBIN yang tidak sederhana, bukan hanya berkaitan dengan soal deteksi dini (early warning system) terhadap ancaman negara, tetapi juga tentang menjaga berbagai macam yang berkaitan dengan rahasia-rahasia kenegaraan.
Pertanyaan yang timbul kemudian dengan soal pergantian KaBIN yang sangat cepat adalah, adakah rahasia negara yang bocor? Adakah tindakan teror yang mengancam negara dan sulit terselesaikan? Atau apakah KaBIN yang lama mendeteksi ada tindakan yang membahayakan negara sehingga negara perlu menyelamatkan berbagai kepentingan politiknya?
Atau bisa saja apakah ada “tekanan politik” yang begitu kuat dalam internal kekuasaan sehingga jabatan-jabatan tertentu yang kurang sreg dengan kekuasaan harus dirotasi dan diganti oleh orang yang lebih akomodatif? Kita tahu bahwa perombakan Kabinet Jilid 2 saja sudah menimbulkan banyak soal di masyarakat, utamanya mengenai kasus dwi kewarganegaraan terhadap Menteri ESDM Archandra sehingga jabatannya sebagai sebagai seorang menteri harus dilepas.
Saat ini kesimpang siuran masih terjadi, apakah Arcandra akan dipanggil kembali oleh presiden ataukah kursi menteri ESDM dibiarkan kosong dan dijalankan sementara oleh menteri lain. Saya kira, jabatan menteri ESDM sangatlah penting karena berkaitan dengan aset kekayaan negara yang harus dikelola secara bersih dan profesional bukan hanya dikelola secara asal-asalan apalagi banyak kepentingan asing berada dibelakangnya.
