Universitas Islam Internasional Indonesia Disetujui Jokowi, Bagaimana dengan UIN?

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No 57 tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang kemungkinan akan segera dioperasionalisasikan mulai tahun 2019 berlokasi di wilayah Cimanggis, Depok. Rencananya, UIII akan menjaring 2.000 orang mahasiswa setingkat pascasarjana yang akan dikonsentrasikan dalam beragam disiplin ilmu keislaman, humaniora, sains dan teknologi informasi. 

UIII diharapkan akan mencetak generasi-generasi ilmuwan muslim yang setara dengan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya, diakui dan mampu bersaing secara internasional. Keinginan pemerintah Indonesia untuk membangun sebuah perguruan tinggi Islam bertaraf internasional tampaknya merupakan lanjutan dari program era presiden sebelumnya, SBY yang kemudian diperkuat oleh paparan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada Forum Ijtimak Ulama, MUI tahun 2015 yang lalu.

Banyak pihak yang menyebut bahwa pendirian UIII merupakan sebuah terobosan baru dalam kemajuan perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia dan diharapkan mampu menjadi mercusuar bagi peradaban dunia Islam. 

Keinginan Indonesia menjadi pusat peradaban Islam dunia didasari oleh kenyataan bahwa Indonesia dalam banyak hal disebut sebagai negara muslim yang paling aman, sepi dari konflik antaragama atau antaretnis sehingga mampu menjadi penyeimbang, penengah, bahkan peredam bagi beragam konflik keagamaan di berbagai wilayah negara muslim, termasuk Timur Tengah. Kehadiran UIII disebut dapat menjadi tonggak pembangunan peradaban dunia Islam, di mana Islam Indonesia dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan, alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia.

Sebenarnya, Indonesia melalui Kementerian Agama sudah memiliki perguruan tinggi Islam sejenis yang juga diharapkan mampu bersaing secara internasional, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN). Saat ini saja, jumlah UIN di Indonesia berjumlah 11 yang dipelopori pertama kali pendiriannya oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dikukuhkan melalui Keppres No 031 tahun 2002. 

Beberapa perguruan tinggi Islam yang dahulunya IAIN serentak melakukan metamorfosis menjadi UIN atas dasar pertimbangan dibukanya banyak disiplin keilmuan yang tidak hanya mengkaji keilmuan agama Islam, tetapi juga sosial, politik, humaniora, sains dan teknologi serta bidang kedokteran dan kesehatan. 

Perubahan IAIN menjadi UIN didasari oleh pertimbangan persaingan global tentang tuntutan dunia pendidikan di Indonesia yang lebih kompetitif di mana ekspektasi masyarakat terhadap keilmuan umum lebih mendominasi dibanding terhadap kajian-kajian spesifik keagamaan Islam. Oleh karena itu, UIN sebagai perguruan tinggi Islam harus mampu menjawab tantangan global di tengah persaingan dunia pendidikan tinggi yang multidisiplin keilmuan.

UIN dengan demikian dipersiapkan menjadi perguruan tinggi Islam yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pendidikan yang dapat memadukan sekaligus, multidisiplin keilmuan dengan tetap mempertahankan bobot keagamaan Islam di antara multidisiplin keilmuan umum yang ada.

Dalam banyak hal, UIN sejatinya diharapkan mampu menjadi perguruan tinggi Islam yang dapat bersaing secara internasional yang ditunjukkan oleh slogan di antaranya, UIN harus menjadi “world class university” sebagaimana yang disematkan kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program-program pendidikan bertaraf internasional juga sudah digulirkan oleh banyak UIN di Indonesia, baik kerja sama dengan perguruan tinggi asing atau kolaborasi pertukaran dosen atau mahasiswa. 

Di UIN Jakarta saja, banyak kerja sama yang telah berjalan dengan berbagai perguruan tinggi asing di seluruh dunia, yang diatur melalui beasiswa pendidikan, baik secara Government to Government atau University to University untuk saling bertukar tenaga pengajar di perguruan tinggi masing-masing. UIN di Indonesia pada tahap tertentu, sudah menjadi pusat kajian riset keislaman yang sudah diakui oleh dunia internasional.

Keberadaan UIII yang segera akan dibuka sekitar 2 atau 3 tahun ke depan sebenarnya secara tidak langsung telah memberikan dampak kekurangpercayaan pemerintah, terutama Kementerian Agama terhadap UIN yang saat ini mulai berkembang di Indonesia. Semestinya, perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah mapan keberadaannya diperkuat melalui pendanaan riset yang cukup sehingga fungsi UIN sebagai leading towards research university dapat benar-benar terwujud. 

Saat ini kenyataannya, perguruan tinggi Islam sangat minim riset dikarenakan pendanaan riset yang kurang memadai. Padahal, perguruan-perguruan tinggi asing justru menjadikan riset sebagai modal utama dalam program kemajuan dan pemberdayaan masyarakatnya. Anggaran-anggaran pemerintahan terhadap riset di perguruan tinggi asing sangat mendukung bahkan diberikan porsi yang cukup besar, hal ini berbeda dengan anggaran riset dari pemerintah kita sendiri terhadap perguruan tinggi. Lalu, jika anggaran negara diberikan untuk membangun UIII dan operasionalisasinya, bagaimana dengan pendanaan bagi riset di perguruan tinggi Islam lainnya, semisal UIN?

Saya kira, kehadiran UIII walaupun menjadi tonggak sejarah dalam upaya kemajuan peradaban Islam dunia, tetapi jangan pula menjadi semacam proyek jangka pendek yang justru nanti berdampak pada penganaktirian UIN-UIN yang sudah lebih dahulu hadir sebagai tonggak peradaban Islam di Indonesia.

Kita tentu berharap UIII yang akan dibentuk nanti dapat bersinergi dengan perguruan tinggi Islam lainnya sehingga dapat memperkuat bangunan proyek mercusuar peradaban Islam dunia yang saat ini sedang digarap oleh Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, seharusnya tetap memperhatikan soal pendanaan riset yang sering kali minim diperoleh oleh banyak perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia.

Geliat IAIN yang segera menjadi UIN tetap harus diberikan dukungan yang penuh dari pemerintah agar beragam disiplin keilmuan apapun dapat diisi oleh nilai-nilai luhur ajaran Islam, jika Indonesia memang mempunyai ekspektasi yang tinggi menjadi pusat peradaban Islam dunia. Tidak hanya itu, dana-dana operasional pendidikan juga harus merata untuk seluruh madrasah yang saat ini justru paling banyak tersebar di seluruh wilayah Nusantara. 

Madrasah saat ini hanya dijadikan “kelas dua” baik oleh masyarakat maupun pemerintah sehingga mutu pendidikan yang ada di dalamnya dianggap kurang bernilai karena memang dari sisi pendanaan minim diperoleh dari pemerintah.

Akan sangat arif jika seandainya biaya operasional pendirian UIII juga dapat dialokasikan untuk pembangunan madrasah-madrasah yang terbengkalai atau pendanaan riset-riset perguruan tinggi Islam yang dirasa sangat minim dan jauh dari harapan. Kita tentunya bangga jika Indonesia memiliki perguruan tinggi Islam bertaraf internasional, tetapi akan lebih bangga jika seluruh pendidikan Islam formal, dari berbagai level dapat terangkat citranya dan mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan umum lainnya. 

Tonggak utama peradaban bangsa sebenarnya berada pada level pendidikan dasar, menengah, dan atas bukan pada bentuk pendidikan tinggi seperti universitas. Penguatan terhadap level dasar dan menengah pendidikan Islam di Indonesia, terletak pada mutu pendidikan yang ada pada madrasah-madrasah yang senantiasa terus ditingkatkan. Jika level dasar dan menengah sudah kuat, maka pendidikan tinggi akan dapat mengikuti dan menyesuaikan.

Wallahu a’lam bisshawab