Beberapa kementerian menunjukkan garis kewenangan yang kabur antara menteri dan wakil menteri, yang berpotensi memperpanjang birokrasi tanpa memberikan hasil signifikan.
Koordinasi menjadi tantangan lain dalam kabinet besar. Pengambilan keputusan bisa terhambat oleh risiko tumpang tindih kewenangan. Evaluasi berkala terhadap kinerja setiap menteri dan wakil menteri perlu dilakukan untuk memastikan target kerja tercapai dengan baik.
Reformasi birokrasi menjadi kunci penting untuk menghadapi tantangan ini. Presiden Prabowo Subianto harus memastikan bahwa setiap anggota kabinet memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.Â
Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam koordinasi antar kementerian. Pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko inefisiensi.
Harapan masyarakat terhadap kabinet ini sangat besar. Pemerintahan yang efektif dan transparan sangat diharapkan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Akuntabilitas menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan publik.
Kabinet besar memberikan peluang untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, pembuktian diperlukan untuk memastikan kabinet ini tidak menjadi beban melainkan aset strategis yang mendorong kemajuan Indonesia.
Langkah konkret berupa evaluasi berkala, transparansi anggaran, dan penegakan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan kabinet ini.Â
Dukungan dari seluruh elemen masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.Â
Kabinet besar memiliki tantangan besar, tetapi dengan komitmen yang kuat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
