Menggagas Kebijakan Keamanan Siber yang Responsif dan Proaktif di Indonesia

Lanskap Kejahatan Siber di Indonesia

Serangan siber di Indonesia pada tahun 2023 mencerminkan gambaran yang mengejutkan tentang kerentanan digital di negara ini. Dari empat infografis yang dipaparkan, terungkap bahwa ransomware LunaMoth menjadi jenis serangan yang paling sering ditemui dengan total aktivitas mencapai 418.226 kasus. 

Sementara itu, WannaCry, Locky, LockBit, dan GandCrab juga menunjukkan kehadiran yang signifikan dengan puluhan ribu kasus yang tercatat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi target empuk untuk serangan yang bertujuan untuk mengambil tebusan data.

Grafik 1. Sumber: Databoks.katadata.co.id

Lebih lanjut, data dari sektor administrasi pemerintahan menunjukkan paparan yang sangat tinggi di darknet dengan total mencapai 665.916 kasus, yang mengindikasikan kebocoran informasi skala besar yang mungkin mencakup data sensitif warga seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pribadi lainnya.

Sektor keuangan dan informasi dan komunikasi juga mengalami kebocoran signifikan dengan lebih dari 100.000 kasus tercatat masing-masing, yang menyoroti risiko yang dihadapi oleh infrastruktur keuangan dan data komunikasi nasional.

Grafik 2. Sumber: Databoks.katadata.co.id

Pada grafik ketiga dan keempat, terlihat adanya kenaikan jumlah dugaan insiden kebocoran data dan serangan siber yang melibatkan sektor administrasi pemerintahan dengan jumlah terbesar mencapai 71 dan 186 insiden. 

Keuangan, transportasi, dan energi dan mineral juga mencatat angka yang signifikan. Kenaikan ini menegaskan urgensi untuk meningkatkan keamanan dan protokol di semua sektor yang berisiko.

Grafik 3. Sumber: Databoks.katadata.co.id

Tahun 2023 telah menjadi tahun yang menantang dalam hal keamanan siber di Indonesia. Riset yang dilakukan oleh Fortinet mengungkapkan bahwa serangan ransomware di Indonesia meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sektor swasta menjadi target utama. Selain itu, terdapat peningkatan serangan phishing dan pencurian identitas, menempatkan dua jenis kejahatan ini sebagai ancaman utama bagi perusahaan.

Grafik 4. Sumber: Databoks.katadata.co.id

Fakta dari riset ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dalam pengelolaan dan perlindungan data. Keamanan informasi harus menjadi prioritas bagi semua sektor, khususnya yang menangani data sensitif. 

Penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti cloud computing yang terintegrasi dengan pengamanan yang ketat dan pendidikan siber yang lebih intensif bagi pegawai, dapat menjadi langkah penting untuk memitigasi risiko serangan di masa depan.

Dalam konteks ini, pengalaman Indonesia dalam menghadapi serangan siber sepanjang tahun 2023 seharusnya menjadi titik tolak penting untuk reformasi komprehensif dalam strategi keamanan siber nasional, mengingat betapa kritisnya proteksi data dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Implikasi dan Respons terhadap Serangan Siber di Indonesia

Serangan siber di Indonesia tidak hanya menggambarkan kerentanan teknis, tetapi juga mengungkapkan kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola keamanan informasi. Tahun 2023 menandai periode kritis di mana pemerintah dan sektor swasta harus mengevaluasi dan memperkuat mekanisme pertahanan mereka. 

Keterlibatan antara agensi pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan sektor swasta harus ditingkatkan, mengingat data yang menunjukkan frekuensi dan kerusakan yang disebabkan oleh serangan ransomware dan kebocoran data lainnya.

Menurut Alfons Tanujaya, seorang pakar keamanan siber, sistem keamanan digital nasional perlu direformasi, mengingat serangan yang mengganggu Pusat Data Nasional Kominfo. 

Insiden tersebut tidak hanya menghentikan layanan vital tetapi juga mengancam integritas data kependudukan dan paspor, yang sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. 

Komentar Alfons yang dikutip oleh Kompas.com menekankan bahwa pemulihan dari serangan semacam itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sepele, serta menyoroti pentingnya memiliki cadangan data yang aman dan infrastruktur pemulihan yang efektif.

Selain itu, laporan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam data yang terekspos di darknet, dengan sektor administrasi pemerintahan tercatat sebagai yang paling terdampak. 

Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperketat keamanan jaringan dan proteksi data, serta mendukung perluasan upaya edukasi siber untuk semua stakeholder dalam ekosistem digital nasional. 

Rencana peningkatan kemampuan deteksi dan respons terhadap insiden, yang diusulkan oleh Fortinet dan para pakar lain, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan di masa depan.

Respons pemerintah terhadap insiden siber juga harus inklusif dan terkoordinasi. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa upaya pemulihan sedang berlangsung, tetapi kejelasan mengenai kapan sistem akan sepenuhnya pulih masih belum ada. 

Ini menunjukkan perlunya transparansi dan komunikasi yang lebih baik dalam mengelola ekspektasi publik serta kerja sama yang lebih erat antara agensi pemerintah untuk mempercepat pemulihan dan meminimalisir dampak pada layanan publik.

Melihat ke depan, Indonesia harus mengambil langkah proaktif tidak hanya dalam penanggulangan tetapi juga dalam pencegahan serangan siber. Hal ini termasuk pengembangan regulasi yang lebih kuat, investasi dalam teknologi keamanan terkini, dan pembentukan kerjasama internasional untuk bertukar keahlian dan sumber daya dalam memerangi kejahatan siber.

Strategi dan Solusi Meningkatkan Keamanan Siber di Indonesia

Menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan sering, Indonesia harus mengadopsi pendekatan multi-faset untuk meningkatkan keamanan digital. Strategi nasional harus mencakup peningkatan kapasitas teknologi, perubahan regulasi, serta kolaborasi internasional yang lebih luas.

Pertama, pengembangan dan penerapan standar keamanan yang lebih ketat adalah kunci. 

Data dari BSSN menunjukkan bahwa sektor administrasi pemerintahan sering menjadi sasaran utama serangan. Oleh karena itu, implementasi kerangka kerja keamanan yang kuat dan konformitas dengan standar internasional seperti ISO 27001, harus menjadi prioritas untuk sektor ini. Standar ini akan membantu dalam mengidentifikasi kerentanan, mencegah insiden, dan memastikan respons yang efektif terhadap serangan siber.

Kedua, peningkatan kesadaran dan pendidikan siber juga penting. 

Karyawan di semua level organisasi, terutama yang bekerja di sektor vital seperti keuangan dan pemerintahan, harus mendapatkan pelatihan reguler tentang risiko keamanan siber dan cara mengatasinya. 

Program-program seperti simulasi serangan phishing dapat membantu mempersiapkan mereka dalam menghadapi ancaman nyata dan meminimalkan kemungkinan kebocoran data.

Ketiga, investasi dalam teknologi keamanan mutakhir adalah wajib. 

Penggunaan solusi keamanan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) dapat membantu dalam deteksi awal dan respons yang cepat terhadap serangan siber. 

Teknologi seperti firewall canggih, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta solusi enkripsi harus diterapkan untuk melindungi data yang disimpan ataupun yang sedang ditransmisikan.

Selain itu, respons terhadap insiden harus diperkuat. Strategi pengelolaan insiden dan pemulihan data harus disiapkan untuk memastikan bahwa organisasi bisa cepat pulih dari serangan siber. Hal ini meliputi pembuatan cadangan data secara rutin, yang disimpan di lokasi yang aman dan terpisah dari jaringan utama.

Akhirnya, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi kejahatan siber. 

Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk berbagi informasi tentang ancaman siber, terbaik praktik keamanan, dan strategi penanggulangan. 

Partisipasi dalam forum internasional seperti INTERPOL atau ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy dapat memberikan akses ke sumber daya dan dukungan yang lebih luas.

Melalui penerapan strategi-strategi ini, Indonesia dapat memperkuat infrastruktur sibernya, melindungi data warganya, dan memastikan bahwa sistem digitalnya tahan terhadap serangan yang semakin inovatif dan berbahaya.

Daftar Bacaan

https://tekno.kompas.com/read/2023/05/16/10150007/5-serangan-ransomware-terbesar-ada-yang-minta-tebusan-rp-1-triliun
https://tekno.kompas.com/read/2023/05/16/14300037/kasus-serangan-ransomware-di-indonesia-bi-pernah-jadi-sasaran
https://teknologi.bisnis.com/read/20240108/84/1730268/ransomware-rajai-infeksi-malware-pada-2023-ada-3237-kasus
https://katadata.co.id/digital/teknologi/657d44d4513c8/serangan-siber-ransomware-melonjak-dua-kali-lipat-sepanjang-2023
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/26/data-pemerintah-ri-banyak-tersebar-di-darknet
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/26/kebocoran-data-ri-terbanyak-dari-sektor-pemerintahan
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/25/pemerintahan-sektor-paling-rentan-insiden-siber
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/25/5-ransomware-paling-banyak-ditemukan-di-indonesia