Menggagas Kebijakan Keamanan Siber yang Responsif dan Proaktif di Indonesia

Grafik 4. Sumber: Databoks.katadata.co.id

Fakta dari riset ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dalam pengelolaan dan perlindungan data. Keamanan informasi harus menjadi prioritas bagi semua sektor, khususnya yang menangani data sensitif. 

Penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti cloud computing yang terintegrasi dengan pengamanan yang ketat dan pendidikan siber yang lebih intensif bagi pegawai, dapat menjadi langkah penting untuk memitigasi risiko serangan di masa depan.

Dalam konteks ini, pengalaman Indonesia dalam menghadapi serangan siber sepanjang tahun 2023 seharusnya menjadi titik tolak penting untuk reformasi komprehensif dalam strategi keamanan siber nasional, mengingat betapa kritisnya proteksi data dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Implikasi dan Respons terhadap Serangan Siber di Indonesia

Serangan siber di Indonesia tidak hanya menggambarkan kerentanan teknis, tetapi juga mengungkapkan kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola keamanan informasi. Tahun 2023 menandai periode kritis di mana pemerintah dan sektor swasta harus mengevaluasi dan memperkuat mekanisme pertahanan mereka. 

Keterlibatan antara agensi pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan sektor swasta harus ditingkatkan, mengingat data yang menunjukkan frekuensi dan kerusakan yang disebabkan oleh serangan ransomware dan kebocoran data lainnya.

Menurut Alfons Tanujaya, seorang pakar keamanan siber, sistem keamanan digital nasional perlu direformasi, mengingat serangan yang mengganggu Pusat Data Nasional Kominfo. 

Insiden tersebut tidak hanya menghentikan layanan vital tetapi juga mengancam integritas data kependudukan dan paspor, yang sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. 

Komentar Alfons yang dikutip oleh Kompas.com menekankan bahwa pemulihan dari serangan semacam itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sepele, serta menyoroti pentingnya memiliki cadangan data yang aman dan infrastruktur pemulihan yang efektif.

Selain itu, laporan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam data yang terekspos di darknet, dengan sektor administrasi pemerintahan tercatat sebagai yang paling terdampak. 

Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperketat keamanan jaringan dan proteksi data, serta mendukung perluasan upaya edukasi siber untuk semua stakeholder dalam ekosistem digital nasional.