Kekhawatiran terbesar bagi banyak pihak adalah kurangnya transparansi tentang bagaimana bobot tiap parameter ditentukan dan bagaimana akhirnya mereka menghasilkan kategorisasi UKT untuk setiap mahasiswa. Meskipun perguruan tinggi mungkin memiliki algoritma atau sistem penilaian internal, kurangnya informasi yang tersedia untuk publik seringkali meninggalkan mahasiswa dan orang tua dalam ketidakpastian.
Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan: Apakah semua mahasiswa dinilai dengan kriteria yang sama? Bagaimana perguruan tinggi memastikan bahwa penilaian subjektif tidak memengaruhi hasil akhir?
Selain itu, sistem UKT yang diterapkan di PTN "X" di Malang, dengan segala kompleksitasnya, harus dapat mengakomodasi keadaan yang berubah-ubah dalam kondisi ekonomi keluarga.
Pandemi COVID-19, misalnya, telah menunjukkan betapa cepatnya kondisi keuangan bisa berubah. Keluarga yang sebelumnya mampu membayar biaya pendidikan tinggi tiba-tiba menemukan diri mereka dalam kesulitan ekonomi. Sistem yang rigid dan tidak fleksibel dalam menanggapi perubahan ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi mahasiswa dan keluarganya.
Untuk mengatasi masalah transparansi dan keadilan ini, perguruan tinggi bisa mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Memberikan informasi yang lebih detail dan jelas tentang cara penilaian UKT, termasuk bagaimana feedback dapat diberikan dan dipertimbangkan, bisa menjadi langkah penting.
Lebih jauh, perguruan tinggi harus berusaha untuk secara teratur meninjau dan menyesuaikan kriteria penilaian untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan adil terhadap kondisi ekonomi keluarga yang berubah-ubah.
Membangun Sistem UKT yang Lebih Inklusif dan Responsif
Menghadapi tantangan transparansi dan keadilan dalam penetapan UKT membutuhkan pendekatan yang inklusif dan responsif dari perguruan tinggi. PTN "X" di Malang, seperti institusi pendidikan tinggi lainnya yang menerapkan sistem UKT, memiliki peluang untuk menjadi contoh dalam praktik terbaik penentuan biaya pendidikan yang adil dan terjangkau.
Langkah pertama menuju perbaikan adalah meningkatkan transparansi proses penetapan UKT. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses terbuka kepada mahasiswa dan orang tua terhadap metodologi dan kriteria penilaian yang digunakan, termasuk bagaimana feedback dan keberatan dapat diajukan dan ditangani.
Selanjutnya, penting bagi perguruan tinggi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan responsif dalam menilai kondisi ekonomi keluarga. Ini berarti sistem UKT harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan ekonomi yang cepat dan tidak terduga dalam keluarga.
Sebagai contoh, mekanisme penyesuaian UKT harus ada bagi mahasiswa yang mengalami perubahan drastis dalam situasi keuangan keluarganya, seperti kehilangan pekerjaan orang tua atau bencana alam.
Di samping itu, perguruan tinggi perlu memperkuat sistem bantuan keuangan dan beasiswa sebagai bagian integral dari sistem UKT. Dengan menyediakan lebih banyak beasiswa berbasis kebutuhan dan bantuan keuangan, perguruan tinggi dapat membantu meringankan beban bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah dan menengah. Ini tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi tetapi juga memastikan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan studi mereka tanpa beban keuangan yang berlebihan.
