Analisis Sistem UKT dan Implementasinya di PTN "X" di Malang
Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Indonesia adalah langkah progresif menuju pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan adil. Tujuannya mulia, yaitu menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, patut diapresiasi.
Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga, sehingga teoretis, tidak ada calon mahasiswa yang terhalang masuk perguruan tinggi karena masalah biaya.
Namun, implementasi UKT, khususnya di PTN "X" di Malang, mengungkap tantangan-tantangan yang inheren dalam sistem ini. Penetapan UKT di kampus tersebut melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi keluarga calon mahasiswa, menggunakan sembilan parameter yang mencakup:
(1) pekerjaan orangtua, (2) penghasilan orangtua, (3) pendidikan orangtua, (4) daya listrik, (5) rekening listrik, (6) pajak bumi dan bangunan, (7) tanggungan keluarga, (8) status rumah, (9) kesejahteraan. Parameter kesejahteraan dihitung dengan rumus = (penghasilan ayah+penghasilan ibu) - (PBB+Rekening Listrik).
Metode ini, walaupun tampak komprehensif, membawa ke dalam pertanyaan akurasi dan objektivitas dalam penilaian. Parameter lain adalah foto tampak depan rumah, foto ruang dapur dan foto kamar mandi.
Pertama, variabilitas pendapatan orangtua, khususnya bagi pekerja lepas atau usaha tidak resmi, membuat penghasilan orangtua sulit untuk diverifikasi secara akurat. Ini menimbulkan risiko penilaian yang tidak adil, di mana keluarga dengan pendapatan tidak tetap mungkin dikenakan tarif UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya.
Kedua, kriteria subjektif seperti penilaian terhadap foto rumah dan kondisi hidup mahasiswa menambah kompleksitas dan potensi bias dalam penetapan golongan UKT. Standar penilaian yang subjektif, walaupun telah ditetapkan, tetap membuka peluang untuk ketidaksesuaian dalam penentuan kategori UKT yang seharusnya mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga dengan lebih akurat.
Kritik terhadap sistem UKT seringkali berfokus pada transparansi dan kesesuaian biaya dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam konteks PTN "X" di Malang, kekhawatiran ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas dan subjektivitas dalam penilaian. Meskipun, sistem UKT dibangun di atas fondasi yang baik, implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan perbaikan untuk memastikan bahwa tujuan awal pendidikan tinggi yang adil dan terjangkau dapat tercapai secara efektif.
Transparansi dan Keadilan dalam Penetapan UKT
Transparansi dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan aspek krusial yang seringkali dipertanyakan oleh mahasiswa dan orangtua.
Di PTN "X" di Malang, proses penentuan UKT melibatkan berbagai parameter yang, sementara bertujuan untuk mencerminkan kondisi ekonomi keluarga, juga membuka ruang untuk ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan. Faktor-faktor seperti pendapatan orangtua, pendidikan orangtua, dan status sosial ekonomi diukur dengan metode yang bisa sangat subjektif, terutama ketika melibatkan penilaian visual dari foto-foto rumah tangga.
Kekhawatiran terbesar bagi banyak pihak adalah kurangnya transparansi tentang bagaimana bobot tiap parameter ditentukan dan bagaimana akhirnya mereka menghasilkan kategorisasi UKT untuk setiap mahasiswa. Meskipun perguruan tinggi mungkin memiliki algoritma atau sistem penilaian internal, kurangnya informasi yang tersedia untuk publik seringkali meninggalkan mahasiswa dan orang tua dalam ketidakpastian.
Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan: Apakah semua mahasiswa dinilai dengan kriteria yang sama? Bagaimana perguruan tinggi memastikan bahwa penilaian subjektif tidak memengaruhi hasil akhir?
Selain itu, sistem UKT yang diterapkan di PTN "X" di Malang, dengan segala kompleksitasnya, harus dapat mengakomodasi keadaan yang berubah-ubah dalam kondisi ekonomi keluarga.
Pandemi COVID-19, misalnya, telah menunjukkan betapa cepatnya kondisi keuangan bisa berubah. Keluarga yang sebelumnya mampu membayar biaya pendidikan tinggi tiba-tiba menemukan diri mereka dalam kesulitan ekonomi. Sistem yang rigid dan tidak fleksibel dalam menanggapi perubahan ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi mahasiswa dan keluarganya.
Untuk mengatasi masalah transparansi dan keadilan ini, perguruan tinggi bisa mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Memberikan informasi yang lebih detail dan jelas tentang cara penilaian UKT, termasuk bagaimana feedback dapat diberikan dan dipertimbangkan, bisa menjadi langkah penting.
Lebih jauh, perguruan tinggi harus berusaha untuk secara teratur meninjau dan menyesuaikan kriteria penilaian untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan adil terhadap kondisi ekonomi keluarga yang berubah-ubah.
Membangun Sistem UKT yang Lebih Inklusif dan Responsif
Menghadapi tantangan transparansi dan keadilan dalam penetapan UKT membutuhkan pendekatan yang inklusif dan responsif dari perguruan tinggi. PTN "X" di Malang, seperti institusi pendidikan tinggi lainnya yang menerapkan sistem UKT, memiliki peluang untuk menjadi contoh dalam praktik terbaik penentuan biaya pendidikan yang adil dan terjangkau.
Langkah pertama menuju perbaikan adalah meningkatkan transparansi proses penetapan UKT. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses terbuka kepada mahasiswa dan orang tua terhadap metodologi dan kriteria penilaian yang digunakan, termasuk bagaimana feedback dan keberatan dapat diajukan dan ditangani.
Selanjutnya, penting bagi perguruan tinggi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan responsif dalam menilai kondisi ekonomi keluarga. Ini berarti sistem UKT harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan ekonomi yang cepat dan tidak terduga dalam keluarga.
Sebagai contoh, mekanisme penyesuaian UKT harus ada bagi mahasiswa yang mengalami perubahan drastis dalam situasi keuangan keluarganya, seperti kehilangan pekerjaan orang tua atau bencana alam.
Di samping itu, perguruan tinggi perlu memperkuat sistem bantuan keuangan dan beasiswa sebagai bagian integral dari sistem UKT. Dengan menyediakan lebih banyak beasiswa berbasis kebutuhan dan bantuan keuangan, perguruan tinggi dapat membantu meringankan beban bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah dan menengah. Ini tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi tetapi juga memastikan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan studi mereka tanpa beban keuangan yang berlebihan.
Akhirnya, dialog terbuka antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan orang tua merupakan kunci untuk memastikan bahwa sistem UKT dijalankan dengan adil dan efektif. Melalui forum diskusi, survei kepuasan, dan kanal komunikasi lainnya, perguruan tinggi dapat mengumpulkan masukan yang berharga untuk terus menyempurnakan sistem UKT.
Dengan cara ini, PTN "X" di Malang dapat membangun lingkungan akademik yang lebih inklusif, di mana setiap mahasiswa, terlepas dari latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi.
Dalam mewujudkan visi pendidikan tinggi yang adil dan terjangkau, peran serta dan komitmen dari semua pihak---perguruan tinggi, mahasiswa, orangtua, dan pemerintah---sangatlah penting.
Dengan bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan membuka pintu pendidikan tinggi bagi lebih banyak orang, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuhnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H