Mengidentifikasi Potensi dan Risiko Rupiah Digital

Seperti yang tercermin dalam contoh global, mengintegrasikan mata uang digital ke dalam sistem keuangan yang ada mengharuskan lembaga keuangan dan pengawas untuk mengatasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Pengalaman dari China, sebagaimana dilaporkan oleh Coinpedia dan Blockchain News, menunjukkan bahwa pelaku korupsi telah menemukan cara untuk menyalahgunakan teknologi blockchain dan mata uang digital untuk menyembunyikan tindakan korupsi. 

Hal ini memperjelas bahwa undang-undang yang ada mungkin tidak sepenuhnya dilengkapi untuk menangani bentuk kejahatan yang berkembang. 

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan legislatif yang secara khusus menargetkan penyalahgunaan mata uang digital dan teknologi blockchain, serta memperluas definisi suap untuk mencakup manfaat non-material.

Di Amerika Serikat, pembentukan "Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force" merupakan langkah proaktif untuk menangani kejahatan yang diaktifkan oleh mata uang digital. 

Ini menyoroti pentingnya kerjasama antarlembaga dalam memerangi kejahatan keuangan digital dan menunjukkan bagaimana lembaga penegakan hukum dapat beradaptasi dengan tantangan baru ini.

Kasus di Ukraina, yang terungkap oleh The Currency Analytics, menambahkan dimensi internasional pada diskusi ini. Dengan adanya kasus suap yang terkait dengan cryptocurrency, terlihat jelas bahwa kejahatan keuangan digital tidak mengenal batas geografis, dan oleh karena itu, kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi menjadi sangat penting.

Untuk Indonesia, ini berarti harus ada pendekatan yang seimbang antara inovasi keuangan dan keamanan. Pengaturan hukum harus cukup kuat untuk menangkal penyalahgunaan mata uang digital, sambil tetap mendukung inovasi dan pertumbuhan sektor keuangan. 

Hal ini termasuk mempertimbangkan aspek privasi data, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi. Selain itu, lembaga keuangan harus dilengkapi dengan alat dan sumber daya yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan mata uang digital.

Penerapan rupiah digital di Indonesia membutuhkan kerangka kerja regulasi yang komprehensif, mencakup aspek hukum, keamanan, dan kerjasama internasional. 

Dengan ini, Indonesia tidak hanya akan mampu memanfaatkan keuntungan dari inovasi keuangan digital, tetapi juga melindungi integritas sistem keuangannya dari risiko kejahatan yang berkaitan dengan mata uang digital.

Strategi Pencegahan dan Antisipasi Kejahatan dalam Uang Digital