Mungkinkah Membangun Identitas Nasional Lewat Kementerian Kebudayaan?

Keempat, artikel Brendon Munge (2022) yang berjudul "From the history of the rise of the ministry of culture of tuva," membahas sejarah Kementerian Kebudayaan di Republik Rakyat Tuva. 

Fakta bahwa kementerian kebudayaan pertama di dunia didirikan di sini pada tahun 1930 adalah bukti bahwa kementerian budaya yang independen dapat menjadi inovatif dan berdampak besar. 

Dalam konteks Indonesia, hal ini menggugah kita untuk merenungkan bagaimana sebuah kementerian yang berfokus pada budaya dapat menjadi pemimpin dalam menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya yang beragam di negara ini.

Terakhir, artikel Roaa Ibrahim Assas (2020) yang berjudul "Losing and finding reality in the virtual world: media representation of saudi culture -- the case of the ministry of culture," meninjau peran Kementerian Kebudayaan di Arab Saudi dalam menggambarkan budaya negara melalui media. 

Studi ini menunjukkan bahwa Kementerian Kebudayaan dapat membentuk citra budaya suatu negara dengan efektif melalui platform online.

Dalam era digital ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menggunakan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan budaya dan seni Indonesia kepada dunia.

Dengan mempertimbangkan temuan dari lima artikel ilmiah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan yang independen di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat. 

Kementerian yang berfokus pada budaya akan memiliki otonomi lebih besar untuk merumuskan kebijakan dan program-program yang mendukung perkembangan budaya. 

Selain itu, dapat memainkan peran penting dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya, serta meningkatkan kesadaran budaya di kalangan masyarakat. 

Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, Kementerian Kebudayaan yang independen dapat secara efektif mempromosikan budaya Indonesia secara global.

Tentu saja, pembentukan Kementerian Kebudayaan yang terpisah juga akan menghadapi tantangan, seperti alokasi anggaran yang memadai, pengelolaan warisan budaya yang kompleks, dan pembentukan kebijakan yang tepat.