"Situasi Papua dalam keadaan kondusif, peristiwa Papua adalah oknun tapi intinya saya Papua, saya hitam dan saya Indonesia. Saya berharap oknum tersebut diproses secara hukum, supaya terobati luka masyarakat Papua," jelasnya.
GERCIN menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo yang bergerak cepat dalam menanggulangi berbagai kerusuhan khususnya Polri yang telah terjun langsung untuk meredam konflik dan isu rasisme yang terjadi akhir-akhir ini di bumi Papua.
"Kami mengutuk keras terhadap gerakan-gerakan yang anarkis sehingga merusak fasilitas pemerintah negara yang ada di sana. Kami juga sangat menghargai dan apresiasi atas perhatian dari Presiden Joko Widodo yang sudah membangun Papua menjadi lebih baik," kecamnya.
Menurut Hendrik Yance, peristiwa tersebut harus diusut tuntas siapa dibalik aksi-aksi yang bisa memcederai kerukunan, persatuan sebagai anak bangsa juga merupakan sebuah proses pembelajaran kepada bangsa ini bahwa tidak ada diskriminatif terhadap siapapun dan golongan manapun. Untuk itu dirinya menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.
"Kita jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu rasialis yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan agenda politik mereka untuk memperkeruh suasana damai dan kerukunan yang telah tercipta selama ini," tuturnya.
Rekonsiliasi, Partai Politik Lokal dan Majelis Rakyat Papua (MRP)
Senada dengan Hendrik Yance, Ketua Dewan Pakar Gercin Indonesia, Prof. Dr. dr. James Tangkudung Sportmed. M.Pd., mengatakan saat ini otonomi khusus di tanah Papua belum berjalan maksimal dan sempurna. Pembentukan MRP masih sebatas simbolis dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
James Tangkudung mendukung upaya penerapan rekonsiliasi dan pembentukan partai politik lokal di tanah Papua, sebagai wujud nyata mengakomodir aspirasi dan kepentingan politik lokal.
"Kalau di Aceh bisa terwujud rekonsiliasi dan terbentuk partai politik lokal. Kenapa tidak untuk tanah Papua bisa terbentuk partai politik lokal untuk menampung aspirasi warga lokal dan warga adat istiadat yang tidak tersalurkan ke pemerintah pusat," kata James Tankudung.
Selain itu seharusnya kata James Tangkudung, nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam lima sila Pancasila bisa dijalankan dengan baik di tanah Papua.
"Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Keadaban, Persatuan, Kepemimpinan, Kehikmatan, Kebijaksanaan, Permusyawaratan, Keterwakilan dan Keadilan Sosial. Apakah semuanya sudah terlaksana di tanah Papua, tentu belum berjalan maksimal, karena itulah kita akan perjuangkan bersama-sama untuk pemerataan dan kesetaraan pembangunan di Papua," lugasnya.
