3. Menjalin kolaborasi yang baik antar lembaga
Memerangi kejahatan siber tidak akan bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Karenanya, pihak kepolisian akan membutuhkan bantuan dari lembaga lain untuk membentuk koordinasi yang baik. Saat ini, Indonesia sudah menerapkan hal tersebut. Selain kepolisian, ada pihak lain yang bergerak untuk mengamankan pemerintah dari kejahatan dunia maya.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk untuk memimpin koordinasi pelaksanaan keamanan siber, TNI telah membentuk unit siber dan melakukan operasi pertahanan siber, lalu Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan diplomasi siber.
Pemerintah telah berperan aktif dalam isu kejahatan siber di pertemuan besar dengan lembaga internasional. Terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki tim tanggap demi memastikan keamanan internet di Indonesia.
4. Meningkatkan keterampilan
Cara mengatasi cyber crime lainnya adalah dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia perlu bekerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani cyber crime. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi blockchain, pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.
Selain meningkatkan keterampilan, pemerintah juga perlu membangun sistem infrastruktur digital yang aman. Dengan sistem keamanan siber yang kuat dan solid, maka kejahatan siber bisa dicegah. Pengembangan sistem ini harus dimulai dengan pemutakhiran teknologi untuk mengakomodasi ancaman siber yang baru.
5. Membentuk pusat data nasional
BSSN mengatakan bahwa membentuk pusat data nasional yang terpusat akan lebih aman daripada menyimpan data secara lokal. Indonesia kini memiliki lebih dari 100 data center dan masing-masing menyimpan data sensitif. Hal ini bisa menjadi ladang yang bagus untuk penyalahgunaan data.
Pusat data nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan standar di seluruh lembaga. Dengan data yang terpusat, maka pemerintah bisa lebih memusatkan perhatian untuk mengamankan data tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi kejahatan siber, pemerintah masih harus memperkuat peraturan serta infrastruktur digital yang dimiliki. Selain itu, menghadapi ancaman kejahatan tak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Penyuluhan tentang bahaya ancaman siber juga perlu terus digaungkan melalui media apa pun agar masyarakat lebih melek digital.
